Demokrasi Tanpa Partai, Mungkinkah?

Tk Koran

CATATAN: Naskah ini saya tulis pada bulan Juni 1998. Pernah saya kirim ke sebuah koran, dan dikembalikan dengan catatan bahwa naskah ini terlalu panjang. Tapi setelah diringkas dan saya kirimkan lagi, ternyata koran tersebut tidak memuatnya. Saya jadi bertanya-tanya dalam hati: bukankah koran tersebut sering memuat sebuah judul tulisan secara bersambung, 3 sampai 4 kali pemuatan?

Setelah ‘hilang’ sekitar 17 tahun, akhirnya naskah ini saya temukan lagi secara tak sengaja ketika membongkar sebuah kardus berisi dokumen-dokumen lama. Saya membacanya seperti membaca tulisan orang lain.

Saya menghidangkannya kepada anda melalui blog ini, tanpa editing, di tengah suasana ‘hiruk-pikuk’ pilkada.

Semoga bermanfaat.

Demokrasi dan rakyat

Demokrasi adalah pemerintahan dengan pengawasan rakyat, agar segala lembaga kemasyarakatan berjalan demi kepentingan rakyat. Tapi rakyat itu ibarat kumpulan-kumpulan hewan liar, yang siap memporak-porandakan apa saja demi memenuhi kebutuhan mereka. Karena itulah rakyat butuh pemimpin, butuh organisasi, walau ‘hanya’ untuk mengawasi pemerintahnya sendiri.

Pemimpin timbul dari rakyat yang paling cerdas, yang paling mengetahui dan menghayati aspirasi dan kebutuhan hakiki rakyat. Tapi aspirasi itu dekat dengan ambisi, yaitu keinginan besar untuk mencapai tujuan tertentu. Ambisi cenderung menghalalkan cara, mendorong orang untuk menggunakan cara ‘termudah’ untuk mencapai tujuannya, walau harus ‘terpaksa’ mengorbankan orang lain. Ambisi bisa menyebabkan orang bertindak keras, kasar, bahkan brutal (hewani); walau sebenarnya target yang hendak dicapainya belum tentu merupakan kebutuhan hakiki. Pemimpin tampil untuk mengendalikan aspirasi rakyat, agar tidak berkembang menjadi ambisi buta. Ia harus mampu membuat rakyat mengutamakan kebutuhan hakiki, mengendalikan ambisi, dan memahami kepentingan bersama, demi menumbuhkan rasa keadilan.

Sang pemimpin, menurut Nabi Muharrrmad, tidak boleh berambisi menjadi pemimpin. Ia harus diseleksi dari kumpulan orang-orang yang ahli dalam bidang masing-masing. Sabdanya, “Bila kamu menyerahkan suatu urusan kepada orang yang tidak ahli, maka tunggulah saat kehancurannya.” Dan ketika ada orang bertanya tentang masalah pertanian, ia mengatakan, “Antum a’lamu bi-umuri dun’ya kum”. (Kalian lebih tahu urusan dunia – bidang kehidupan – kalian).

Kepastian hukum

Manusia dengan segala fitrahnya (sifat-sifat bawaannya) mempunyai satu fitrah mendasar, yaitu kebutuhan akan kepastian hukum. Kebutuhan ini lahir karena adanya kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan hidup berkumpul.

Kepastian hukum itu bahkan harus ada walau cuma di tengah dua orang. Ketika dua orang berkumpul menjadi suami dan istri, suami harus jadi pemimpin. Ketika tiga orang melakukan perjalanan, salah satu harus jadi pemimpin. Ini masalah kepastian hukum; yang identik dengan kepastian tujuan dan motivasi, demi menumpas benih-benih perselisihan.

Semakin banyak orang yang berkumpul kepastian hukum semakin diperlukan. Negara didirikan hakikatnya bertujuan menegakkan kepastian hukum. Dengan kepastian hukum, setiap pelanggar hukum mengetahui sanksi hukum yang layak diterimanya. Setiap orang dalam masyarakat pasti tahu bahwa hukuman pencuri ayam berbeda dengan hukuman koruptor. Setiap anggota masyaiakat akan saling menjaga, saling mengontrol. Ketua RT akan berterimakasih kepada warga yang melaporkan anaknya mencuri atau berjudi. Warga tak akan takut mengkritik dan melaporkan penyelewengan pemimpin, karena mereka tahu bahwa hukum tidak pandang bulu, dan pelaksanaan serta kontrolnya harus dilakukan bersama-sama. Rasa keadilan tumbuh dari logika obyektif, bukan subjektif sehingga orang yang paling bajingan pun akan terpaksa rela minerima-hukum yang berlaku.

Keadilan tidak bisa dipisahkan dari hukum. Bagi orang Indonesia keadilan bahkan identik dengan hukum. Dalam bahasa Indonesia, dihukum dan diadili mempunyai makna yang sama. Al-Qurãn, Surat An-Nahl ayat 90-95, mengingatkan bahwa keadilan tidak terpisahkan dengan janji dan sumpah untuk melaksanakan hukum. Sebaliknya ketidakadilan akan timbul bila janji dan sumpah dilanggar. Melanggar janji dan sumpah adalah ibarat “mencabuti benang dari tenunan yang rapi sehingga menjadi tumpukan benang kusut”. Dengan cara itulah pemimpin yang berjanji dan bersumpah untuk menjadi penegak hukum akhirnya menjadi para penipu rakyat. Kepastian hukum sangat tergantung pada sikap konsisten dari kaum yang diamanati sebagai pengawal hukum. Bila pengawal hukum berkhianat, hukum pun tercabik.

Pemimpin lambang hukum

Manusia hakikatnya hanya bisa memimpin kambing atau hewan ternak lainnya. Manusia tidak bisa memimpin sesamanya, kecuali bila ia memiliki kelebihan, sebagaimana kelebihannya atas hewan. Kelebihan itu bisa berupa ilmu, bisa juga kekuatan, yang dapat digunakan untuk menguasai.

Manusia modern tidak sama dengan kambing, yang bisa dipimpin dengan cambuk. Mereka hanya bisa dipimpin dengan ilmu atau konsep. Dalam negara, konsep itu disebut undang-undang dasar. UUD mengurai hak dan kewajiban para pemimpin dan rakyat; menjadi landasan bagi pelaksanaan management  of conflic, demi menciptakan ketertiban.

Manusia yang rindu kehidupan tertib harus tunduk pada konsep yang disepakati untuk dijalankan bersama, mulai dalam bernegara sampai dalam organisasi yang terkecil.

Demi mematuhi Al-Qurãn, misalnya, seorang isteri rela dipimpin oleh suaminya. Suami pun menjadi pemimpin dengan sikap yang sama. Sehingga mereka berdua sebenarnya hanya menjalankan konsep Allah. Yang memimpin sebenarnya adalah Allah melaiui konsepnya. Manusia, pemimpin maupun rakyat, hanyalah pelaksana amanah Allah. Karena yang menjadi pemimpin adalah Tuhan melalui konsepnya, maka seseorang tampil sebagai pemimpin sesamanya hanya karena lebih menguasai konsep dibandingkan kebanyakan orang. Islam memolakan prinsip ini, misalnya, dalam shalat jama’ah. Imam shalat (seharusnya!) bukanlah orang paling kaya atau paling ditakuti tapi orang yang paling memahami Al-Qurãn.

Kenapa harus demikian? Sebab, seorang imam (baca: pemimpin) bukan hanya harus mengatur dan memerintah, tapi juga wajib mengajar dan membimbing; dan harus menjadi panutan. Pemimpin adalah wakil (representative) atau lambang hukum. Kepadanya rakyat bertanya tentang hukum dan bercermin diri. Sosok pemimpin adalah sosok hukum. Pemimpin sejati adalah pewujud hukum sejati, yang mengisi angan-angan dan mimpi rakyatnya dengan kekaguman dan cinta. Bukankah hukum adalah milik bersama yang paling berharga? Rakyat mana yang tak akan bahagia bila pemeliharaan ‘harta’ yang paling berharga itu dikomandoi oieh pemimpin yang teguh memegang amanah? Sebaliknya, bila pemimpin merasa dan mengatakan bahwa hukum adalah miliknya sendiri, apalagi hasil ciptaannya sendiii, maka rakyat akan merasa kehilangan segalanya. Bila mereka beringas, timbullah pemberontakan. Bila apatis, mereka menjadi patung.

Demokrasi kita

Demokrasi berjalan bila ada persamaan, terutama dalam bidang politik dan hukum, dan selanjutnya dalam bidang sosial dan ekonomi. Untuk itulah negara-negara demokrasi modern membiarkan tumbuhnya partai-partai yang saling bersaingan, dan khususnya sebagai ‘lawan’ (oposisi) bagi partai yang memerintah.

Indonesia sejak awal merasa harus beradaptasi dalam pergaulan antar bangsa. Karena demokrasi yang berasal dari Barat (Yunani) itu sudah menjadi trend  (kecenderungan; bila bukan kelatahan) manusia modern, maka Indonesia pun (yang kenyang dengan didikan Barat) menerapkan demokrasi. Semula demokrasi  liberal. Selanjutnya adalah Demokrasi Terpimpin, yang aturan pelaksanaannya lahir melalui Ketetapan MPRS nomor VIII/MPRS/1965.

Demokrasi Terpimpin meredam liberalisme rakyat, namun membuka lebar-lebar ‘liberalisme’ pemimpin (Sukarno), sehingga Proklamator ini pun tumbuh menjadi Diktator.

Ketetapan MPRS di atas dibatalkan oleh Ketetapan nomor XXXVII/MPRS/1968, yang merupakan “Ketetapan tentang pedoman pelaksanaan Demokrasi Pancasila. Inilah demokrasi versi orde baru yang dipimpin oleh Suharto.

Sebenarnya Demokrasi Pancasila itu indah; mewakili gagasan tentang management of conflict yang cemerlang, terutama karena ditekankan pentingnya musyawarah (bukan berkelahi!) untuk mencapai mufakat. Namun mufakat ini sangat ditentukan oleh suara terbanyak dalam DPR, dan otomatis suara terbanyak hanya akan dimiliki partai yang bisa menempatkan wakil terbanyak pula.

Bila Demokrasi Terpimpin dianggap terlalu membuka peluang presiden menjadi diktator, Demokrasi Pancasila (semula) dianggap tidak memberikan peranan dan kedudukan berlebihan kepada pemimpin, sehingga mencegah pemusatan kekuasaan yang menimbulkan kediktatoran! Namun apa yang terjadi? Sekarang semua orang tahu Suharto menyiasati Demokrasi Pancasila untuk merekayasa pemusatan kekuasan, melalui Golkar yang dijadikan kekuatan (partai) mayoritas tunggal, yang didukung oleh ABRI. Di lembaga eksekutif Suharto menjadi Presiden, dalam Golkar menjadi Ketua Dewan Pembina yang berwenang membubarkan Dewan pimpinan pusat, di ABRI ia adalah Panglima Tertinggi. Sebagai pemenang mutlak dalam setiap pemilu, Golkar adalah ‘pemilik’ lembaga legislatif. Otomatis lembaga perwakilan rakyat ini pun hakikatnya menjadi wakil Suharto. Kesan ini bertambah kuat dengan masuknya seabrek wakil dari ABRI secara otomatis, seolah upah bagi mereka yang memang sangat membantu dalam pemenangan Golkar. Pendeknya, pada masa Orde Baru, Indonesia menjadi panggung sandiwara pseudo-demokrasi yang berdurasi panjang, yang membuat kita sangat kelelahan menikmati pertunjukannya yang tidak nikmat itu.

Negara dan undang-undang

Begitu Proklamasi Kemerdekaan bergema di seluruh pelosok negeri, berbagai perkumpulan tumbuh bak sinetron di musim televisi swasta. Maklumat Pemerintah RI 3 November 1945 membebaskan pembentukan partai-partai politik tanpa memberikan batasan. Hasilnya adalah pesta-pora politik yang membuat republik yang baru lahir itu berjalan limbung kehabisan tenaga. Sidang para wakil rakyat dalam DPR dan Konstituante hasil Pemilu 1955 berjalan seperti debat kusir. Pemerintah mengganti kabinet demi kabinet seperti artis berganti pakaian. Diberi waktu bertahun-tahun, Konstituante tidak juga mampu menyusun UUD. Inilah yang mendorong kelahiran Dekrit Presiden yang termashur itu.

Sebagai tindak lanjut dari keharusan kembali pada UUD 1945, lahirlah penetapan Presiden nomor 7 tanggal 7 Desember 1959 yang menegaskan arti partai, syarat-syarat pengakuan dan pengesahannya, pengawasan dan pembubaranrya oleh pemerintah, dan iain-lain.

Partai menurut penetapan tersebut adalah “organisasi politik dari suatu golongan dari rakyat” yang “sebagai alat demokrasi memperjuangkan suatu susunan negara dan masyarakat tertentu.” Anggaran dasar partai harus menegaskan bahwa partai menerima dan mempertahankan UUD 1945, Negara Kesatuan RI, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sedangkan program kerjanya harus berdasarkan Manifesto Politik, yaitu pidato Piesiden Sukarno pada tanggal 17 Agustus 1959, yang kemudian juga disebut sebagai Penemuan kembali Revolusi kita. Inilah yang pada tahun berikutnya, melalui ketetapan MPRS nomor 1/MPRS/1960, melahirkan garis-garis besar haluan negara RI, sebagai pedoman resmi perjuangan menyelesaikan revolusi. Selanjutnya “haluan negara” versi Sukarno ini pun dibatalkan, setelah lahirnya Orde Baru, melalui sidang istimewa MPRS tahun 1967. Sebelumnya, dengan ketetapan MPRS no. XXII/MPRS/1966, Pemerintah bersama DPRGR membuat undang-undang penyederhanaan kepartaian, keormasan, dan kekaryaan.

Tahun 1971, berlangsunglah pemilu kedua yang menampilkan sepuluh partai, termasuk Golkar yang tampil sebagai pemenang. Dalam pemilu berikutnya (tahun 1977), jumlah partai yang ikut pemilu hanya tinggal tiga.

Penciutan partai menjadi hanya tiga adalah rekayasa demi menampilkan Golkar sebagai kekuatan mayoritas tunggal, yang bukan hanya menguasai pemerintahan tapi juga kedua partai lainnya. Sebagai mayoritas tunggal, Golkar menjadi juara dalam setiap “musyawarah untuk mufakat”. Istilah “mayoritas tunggal” pada hakikatnya hanyalah penyamaran dari “partai tunggal”. Kedua partai selain Golkar ditampilkan hanya untuk mengesankan bahwa di Indonesia ada demokrasi. Karena Golkar identik dengan Suharto, segala sepak-terjang Golkar menjadi cerminan bagi ambisi Suharto untuk menjadi penguasa seumur hidup. Suharto sendiri marah bila ada orang yang menyindir bahwa ia berlaku seperti raja. Tapi akhirnya, barangkali secara tak sadar, atau malah dengan maksud mengejek, mundur dari jabatan presiden disebutnya lengser keprabon, yang secara harfiah berarti “turun dari tahta kerajaan”.

Golkar sebagai alat kekuasaan, jelas bukan partai yang mewakili rakyat. Begitu juga PPP dan PDI.  Di Indonesia, mulai dari orde lama sampai orde baru, yang ada hanya “daulat tuanku”, bukan “daulat rakyat”. Para pemimpin, mulai dari presiden sampai ketua Rt cenderung ingin dipertuan oleh rakyat. Mereka masih mencintai budaya feodal.

Dalam sebuah negara feodal, rakyat tidak mempunyai hak atau kewajiban untuk mengontrol pemerintah. Oknum-oknum pemerintah adalah para tuan tanah, yang menempatkan rakyat sebagai para kuli yang tetap harus siap menjilat sepatu tuan meski upah yang mereka terima tidak cukup memenuhi kebutuhan minimum.

Demokrasi, yang konon bermula dari Yunani, adalah gagasan untuk menumbangkan feodalisme. Rakyat tidak boleh terus digencet. Mereka harus mendapat giliran berkuasa. Tapi, cara rakyat berkuasa itu harus sistematik, harus pakai aturan. Montesquieu (1689-1755), setelah mengkaji sebab-sebab kemajuan dan kemunduran peradaban Romawi, pada tahun 1748 menerbitkan naskah berjudul L’esprit des Lois (Jiwa Hukum), yang memperbandingkan sistem pemerintahan kerajaan, republik, dan pemerintahan lalim. Menurutnya, yang terbaik adalah pemerintahan berdasar undang-undang. Dan undang-undang itu dijalankan oleh tiga badan kekuasaan, yaitu badan legislatif (legislative power), badan eksekutif (executive power), dan badan peradilan (judicial power). Inilah sistem trias politica (tiga kekuasaan) yang terkenal itu, yang juga (konon) dianut oleh kita.

Yang menarik, Montesquieu mengingatkan bahwa faktor geografis dan ekonomi mempengaruhi pembentukan undang-undang; dan ia mengingatkan bahwa masalah hukum yang rumit sangat membutuhkan kebijaksanaan. Ia juga berpesan wanti-wanti agar kita tidak terjebak teori-teori politik yang tidak berdasar kenyataan, yang disusun secara asal-asalan.

Teori Montesquieu yang canggih ini mendapatkan lahan subur di Amerika. Prinsip checks and balances (keseimbangan kekuasaan) telah melahirkan Konstitusi Amerika Serikat. (Ensiklopedi Umum, Kanisius).

Jauh sebelumnya, pada tahun 623 M, Nabi Muhammad ‘membenarkan’ (mendahului!) teori Montesquieu tentang kecanggihan pemerintahan berundang-undang. Hanya sekitar setahun setelah hijrah dari Makkah, Muhammad membuat Sahifah (naskah) yang kemudian dikenal sebagi Piagam Madinah, yang merupakan undang-undang dasar yang mengakomodasi kepentingan kaum Muslim, Musyrik (Arab non-Muslim), dan Yahudi. Sahifah tersebut menandai berdirinya sebuah negara baru di Jazirah Arab, yang dipimpin seorang Rasul Allah. Tentu saja tidak menggunakun trias politica. Mungkin Piagam Madinah inilah yang mengilhami lahirnya Piagam jakarta, yang akhirnya (sebagian) menjadi Pembukaan UUD 1945. (Secara isi, Piagam Madinah dan piagam jakarta sama sekali berbeda).

Peran partai

Demokrasi (modern) dijalankan dengan sistem partai-partai yang bersaingan. Melalui pemilu, para wakil rakyat dipilih dari partai-partai, untuk duduk di lembaga legislatif. Karena itulah partai dianggap wakil rakyat.

Tapi bukankah partai-partai itu justru “memecah-belah rakyat”? Mereka hidup dengan hiruk-pikuk dan kemarahan tak keruan. Menurut Lord Balfour partai-partai hanyalah jelmaan dari sistematisasi perbedaan dan pertentangan yang tak terselesaikan. Mereka tampil sebagai para pengganggu ketenangan dan penyebab perpecahan. Dalam perebutan kekuasaan, mereka menonjolkan titik-titik pertentangan, sekaligus mengabaikan titik-titik persamaan. Juga ternyata dalam perjuangan partai itu terdapat unsur-unsur ketidak-tulusan. Mereka mempunyai kecenderungan yang nyata untuk selalu memburuk-burukkan, menganggap tidak mampu, dan membodohkan lawan. Istilah oposisi bahkan dianggap sebagai pengesahan untuk selalu bersikap sebagai lawan. (R. Bassett, The Essentials of Parliamentary Democracy).

Namun, tulis Bassett, meski ‘penyakit-penyakit’ di atas itu benar dan menyolok, semua hanyalah aspek-aspek sekunder, dan secara umum dapat  ‘diobati’. Partai, katanya, pada hakikatnya adalah kekuatan pemersatu. Semakin sempit dasarnya, semakin kurang  daya pemersatunya. Namun sesempit apa pun dasar sebuah partai, ia tetap mewakili sebuah kerja-sama. Tak ada orang yang bisa memasuki atau memiliki suatu partai politik tanpa sedikit pun mengkompromikan pandangan atau kepentingan pribadinya. Setiap partai politik melibatkan pengendalian gagasan-gagasan perseorangan, penyesuaian kepentingan pribadi atau golongan, dan kompromi tertentu untuk mengamankan taraf maksimal dari kesepakatan bersama (common agreement). Partai-partai juga tidak memecah-belah rakyat. Bahkan tanpa partai-partai, maka secara politik sulit untuk mengatakan ada rakyat. Tanpa partai-partai, akan timbul kekacauan, karena orang-orang yang mempunyai pandangan dan kepentingan yang berbeda akan terkucil.

Kata Viscount Bryce dalam Modern Democraties, “Bila partai-partai menimbulkan sejumlah keburukan, mereka (juga) mencegah atau meredakan keburukan-keburukan yang lain. Pokoknya, tumbuhnya partai-partai tidak bisa dihindarkan. Tak ada negara besar yang merdeka tanpa partai politik. Tak ada representative government yang dapat beijalan tanpa partai-partai. Mereka menertibkan para pemberi suara yang jumlahnya sangat banyak. Bila di negara berpenduduk banyak seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris tak ada organisasi kepartalan, siapakah yang akan mengemukakan dan mengarahkan opini publik untuk tujuan-tujuan tertentu? Memang setiap partai berusaha menonjolkan sisi suatu kasus untuk menghadapi atau menentang suatu doktrin atau usulan, tapi rakyat juga pasti mempelajari sisi yang lain. Ini membuktikan bahwa semangat partai pun tidak bisa mengkotak-kotak bangsa. Jadi pertentangan partai-partai menjadi semacam sarana pendidikan bagi mereka yang intelek sampai yang lugu dan cuek. Partai-partai menjamin jiwa suatu bangsa tetap hidup, seperti gelompang pasang dan surut yang menyegarkan teluk-teluk.”

Tanpa partai, bisakah?

Pandangan para ahli itu menegaskan bahwa partai sama pentingnya dengan kendaraan umum; yaitu sebagai sarana akomodasi kepentingan politik yang berbeda-beda. Tapi benarkah bahwa semua kepentingan politik rakyat bisa ditampung oleh partai-partai? Benarkah partai politik merupakan sarana pendidikan politik (praktis) satu-satunya bagi rakyat? Tidak adakah sarana lain yang risikonya lebih ringan, sementara jangkauannya lebih luas dan perannya lebih Efektif?

Sehebat apa pun fungsi partai untuk menjalankan sebuah demokrasi, dampak-dampak negatifnya seperti tersebut di atas juga tidak bisa diabaikan. Besarnya biaya pemilu, seringnya jatuh korban jiwa dalam hiruk-pikuk kampanye, misalnya, tidak bisa ditebus dengan retorika bahwa itu semata-mata demi pendidikan politik. Lagipula politik pun hanya sarana, bukan tujuan. Menjalankan suatu sistem politik pada dasarnya bertujuan menciptakan ketertiban, agar pemerintah maupun rakyat dapat menjalankan tugas masing-masing dengan baik.

Bagi penulis, partai politik bukan sesuatu yang tak terelakkan, tapi harus mulai dipikirkan untuk dicarikan altematifnya. Dan alternatif yang penulis tawarkan adalah sebagai berikut:

Masih dengan menerapkan trias politika, kita dapat menjalankan pemerintahan demokratis tanpa

partai, dengan sistem sebagai berikut:

  1. Negara hanya membolehkan pembentukan organisasi profesi, dan sejenisnya, yang cabang-

cabangnya tersebar di mana-mana, yang bertanggung-jawab memikirkan pendidikan dan

kesejahteraan aggotanya.

2- Rakyat mengawasi pemerintah (badan eksekutif) melalui DPR, yang anggotanya terdiri dari

pemimpin berbagai organisasi profesi, ormas, OKP, mahasiswa/kampus, ABRI, dan lain-lain,

yang terdaftar di Departemen Dalam Negeri.

  1. Pemimpin (secara umum) adalah kader dari setiap organisasi, cabang-cabang organisasi,

yang dipilih berdasar kiteria yang berlaku dalam organisasi masing-masing.

  1. Setiap pemimpin pusat suatu organisasi berhak menjadi anggota DPR/MPR.

5′ Pemimpin eksekutif/Presiden dan wakilnya, dipilih dari kalangan DPR/MPR dengan kriteria:

(1) memahami betul UUD 1945, (2) GBHN, (3) berpengalaman luas, dan (4 merupakan

orang yang tertua. Bila dituangkan ke dalam bagan gambarannya nampak sebagai beriku:

Nomor UUD 1945 GBHN PENGALAMAN USIA
P + + + +
1 + + +
2 + + +
3 + +

P: Presiden dipilih dari sedikitnya empat orang yang, melalui proses pengujian, terbukti

memahami betul UUD 1945. Ia terpilih sebagai presiden karena dari keempat calon

dialah yang mgmpunyai “nilai plus” untuk semua kriteria yang digunakan.

1: Wakil 1 Presiden, berhak menempati posisinya karena mempunyai nilai plus dalam

kriteria 1 sampai 3, tapi ia lebih muda dari presiden.

2: Wakil 2 Presiden (atau Menteri Dalam Negeri?), menempati posisinya karena minus

dalam kriteria ketiga (pengalaman), walau dalam segi usia bisa lebih tua dari Presiden

maupunWakil 1.

3: Wakil 3 Presiden (atau Menteri Luar Negeri?), menempati posisinya karena minus

dalam kriteria 2 sampai 3, walau usianya mungkin tertua di antara mereka berempat.

Selanjutnya kriteria seperti ini harus berlaku mulai dari bawah sampai atas, mulai dari organisasi terkecil sampai terbesar. Menteri kehakiman, misalnya, adalah orang yang paling teruji menguasai ilmu hukum dan teruji kebijakannya. Menteri dalam negeri adalah orang yang paling tahu cara menciptakan dan memelihara ketertiban dalam negeri, yang bertugas sebagai ‘wasit’ bagi seluruh organisasi profesi. Dan begitulah seterusnya. Dengan cara ini pemimpin yang tampl hanyalah orang-orang yang tepat untuk menempati posisi masing-masing (the right man in the right place) Ini adalah cara untuk menampilkan pemimpin yang benar-benar profesional.

Cara seperti ini, yang menampilkan para pemimpin yang mumpuni di bidang masing-masing, menyebabkan tampilnya para pemimpin yang bukan politisi. Mereka hanya pengemban amanat rakyat sesuai kemampuan yang dikuasai, bukan para ‘pemain politik’ yang cenderung mempergunakan jabatan sebagai jembatan untuk tujuan-tujuan yang tidak ada kaitannya dengan kebutuhan rakyat. Politik sebagai dirty business tidak akan laku lagi.

Dengan cara memimilih pemimpin seperti itu, berarti tidak perlu ada kampanye dan pemilu, yang selain memakan waktu dan biaya juga selalu menimbulkan korban-korban yang semata-mata merupakan ekses yang merugikan. Pesta-pora yang mirip orgy (pesta orang mabuk/tak bermoral) tak lagi punya tempat. Proses pemilihan pemimpin akan berlangsung adil (fair) dan terbuka (transparan). Setiap penyimpangan (bias) dari kriteria dan peraturan akan mudah diketahui rakyat. Pemimpin tumbuh dari akar yang jelas. Peluang tampilnya pemimpin kagetan tak akan ditemukan.

25 Juni – 13 Juli 1998

Sebagai perbandingan, silakan baca tulisan ini:

http://jurnalkalisa.blogspot.com/2011/02/menyoal-sistem-pemerintahan.html

Comments
2 Responses to “Demokrasi Tanpa Partai, Mungkinkah?”
  1. desrizal says:

    Assalãmu’alaikum WW.

    Bang AH,
    Sebagian dari isi tulisan ini sebenarnya sdh ada juga dlm bentuk judul atau tulisan2 pendek di blog ini jg.
    Dan terus terang dgn membaca secara utuh saya jd sgt tertarik. Ternyata bagian akhir atau usulan/wacana yg diusulkan ttg alternatif pengganti sistem kepartaian persis dgn apa yg pernah terlinta di pikiran saya saat PEMILU 1982 lalu yakni saat saya masih klas 2 SMP di kampung dulu.

    Hmmm, karena tulisan bang AH ini ditulis dgn gaya bahasa yg lugas serta padat, ada baiknya dishare pd khalayak mudah2an semakin byk yg bersimpati/mendukung dan pd suatu saat nanti bisa terwujud.

    Oh iya, seprtinya, ide awal pembentukan Golongan Karya bisa jd diilhami terinspirasi spt dmkn yakni membentuk negara tanpa partai.

    Saya akan share ya Bang! Dan sebagian kesalahan ketik sdh saya edit dan saya simpan dlm file memory gadget saya.

    Makasih Bang!

    Wassalãmu’alaikum WW.

  2. Ahmad Haes says:

    Terimakasih kembali atas dukungan anda yg selalu menambah semangat saya.
    Untuk perbandingan, silakan baca (lagi) tulisan ini:
    http://jurnalkalisa.blogspot.com/2011/02/menyoal-sistem-pemerintahan.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: