Masalah Jakarta

Masalah Jakarta pada dasarnya sama dengan masalah kota-kota besar lain di dunia, yaitu:

  1. Masalah tata kota
  2. Masalah kependudukan berkaitan dengan urbanisasi dan perumahan
  3. Masalah lalu-lintas
  4. Masalah banjir dan sampah
  5. Masalah pedagang kaki lima
  6. Masalah fasilitas umum
  7. Dan lain-lain

 

1. Masalah tata kota

Sebagai kota yang sudah berusia lebih dari setengah abad (635 tahun), tentu sangat sulit untuk melakukan penataan ulang kota Jakarta. Tapi, bagaimana pun, seiring dengan pembangunan yang terus menerus dilakukan, Sebuah grand design bentuk akhir kota Jakarta tentu harus sudah ditetapkan, untuk dijadikan acuan agar pengembangan kota Jakarta tidak membuatnya menjadi sebuah kota besar yang bentuknya – secara estetika maupun fungsi – menjadi tidak keruan.

 

2. Masalah kependudukan berkaitan dengan urbanisasi dan perumahan

Sebagai kota metropolitan sekaligus ibukota negara, kota Jakarta tidak bisa dijadikan kota tertutup bagi penduduk baru. Artinya, urbanisasi bukan sesuatu yang harus dibendung tapi harus dihadapi secara cerdik dan bijaksana. Jumlah penduduk Jakarta pasti terus bertambah, yang otomatis membawa dampak berantai – positif maupun negatif – yang berpengaruh ke dalam berbagai bidang kehidupan di kota Jakarta. Sehubungan dengan itu, gagasan mantan gubernur Sutiyoso untuk mengubah Jakarta menjadi kota megapolitan harus benar-benar dipertimbangkan.

Urbanisasi selalu berkaitan dengan perburuan pekerjaan. Di sisi lain, perkembangan dan pengembangan kota Jakarta juga otomatis membutuhkan dan membuka lowongan pekerjaan. Pendatang akan terus menyerbu Jakarta. Setiap jengkal tanah Jakarta akan dilahap habis menjadi tempat-tempat perumahan. Sehubungan dengan itulah, pihak pemerintah dan swasta harus bersama-sama memikirkan cara-cara yang tepat untuk mengatur warga Jakarta. Perusahaan yang menampung banyak pegawai, misalnya, harus menyediakan sarana perumahan karyawan tanpa menambah kepadatan penduduk Jakarta. Otomatis, mereka harus membangun perumahan karyawan di luar Jakarta. Seiring dengan itu, pihak pemerintah tentulah harus serius mengadakan fasilitas tranportasi umum yang layak, murah, dan menyenangkan.

Perubahan Jakarta menjadi kota megapolitan, otomatis membuat ‘wilayah Jakarta’ menjadi lebih luas beberapa kali lipat. Selain itu, dan ini yang paling penting, para pemerintah kota-kota lain yang ikut masuk ke dalam wilayah megapolitan itu juga menjadi harus ikut memikirkan ‘nasib’ Jakarta.

 

3. Masalah lalu lintas

Selain pemerintah harus serius menyediakan fasilitas berupa angkutan umum yang layak dan menyenangkan, penambahan jalan-jalan dan moda transportasi alternatif, pemerintah juga harus berani membatasi pemilikan kendaraan. Para orang kaya di Jakarta, misalnya, hanya dibolehkan memiliki kendaraan pribadi paling banyak dua buah. Dengan tersedianya transportasi umum yang layak, murah, dan menyenangkan, pemerintah juga bisa melarang para karyawan pergi-pulang kerja menggunakan sepeda motor.

 

4. Masalah banjir dan sampah

Banjir selain karena adanya kiriman air dari luar jakarta pada waktu-waktu tertentu, terutama juga karena adanya pola pikir yang salah dari kebanyakan warga Jakarta, yaitu menganggap sungai dan selokan sebagai tempat pembuangan sampah. Bahkan secara umum sikap bangsa kita terhadap sampah adalah buruk dan berbahya. Tapi sikap itu bisa dikoreksi oleh pemerintah yang bervisi, tegas, dan mendapat dukungan yang kuat dari berbagai pihak yang mempunyai pengaruh luas terhadap masyarakat.

Seiring dengan berbagai koreksi atas sikap masyarakat terhadap sampah, secara teknis pemerintah DKI juga harus membentuk polisi khusus, yaitu polisi sampah.

Dengan jumlah sedikitnya 200 orang personal, yang setiap hari berkeliling Jakarta dengan membawa 50 mobil sampah (berarti dalam setiap mobil ada 4 orang polisi sampah), maka tebaran sampah di mana-mana bisa disapu berseh secara perlahan tapi pasti.

Tugas para polisi itu adalah mengambil sampah-sampah yang bertebaran di jalanan, di lapangan, di peloksok-peloksok perumahan, di gang-gang, dengan catatan mereka tidak mengambil sampah yang ditampung warga di tempat-tempat sampah pribadi, yang tetap harus menjadi tanggung-jawab mereka.

Harap dicatat bahwa tugas polisi sampah ini hanya mengambil sampah-sampah yang bertebaran. Mereka tidak menyuruh atau mengatur warga, apalagi memarahi warga karena soal sampah. Mereka harus bersikap seperti sukarelawan yang hanya berniat memunguti sampah. Titik.

Beroperasinya polisi sampah ini, selain bisa membersihkan sampah-sampah yang bertebaran, tentu diharapkan membawa dampak positif pada sikap warga terhadap sampah. Diharapkan agar mereka tidak lagi membuat sampah seenaknya, tanpa merasa diatur atau ditakut-takuti polisi.

Untuk membantu pendanaan polisi sampah ini, para pengusaha boleh membantu dengan cara memasang iklan pada mobil-mobil sampah yang tersedia. Para polisi sampah harus diberi fasilitas memadai, berseragam bagus, dan bergaji cukup tinggi.

Bila dibutuhkan, jumlah personal polisi sampah harus terus diperbanyak. Untuk itu, para pemuda dari ormas-ormas yang selama ini sering menimbulkan keonaran seperti tawuran dan sebagainya, lebih baik bila mereka direkrut menjadi polisi sampah; dengan catatan mereka harus menanggalkan mental preman yang selama ini menjadi ciri mereka.

 

5. Masalah pedagang kaki lima (PKL)

Pedagang kaki lima seharusnya bukan masalah; karena mereka adalah manusia-manusia mandiri yang tidak mengemis atau mendesak pihak mana pun untuk menyediakan lapangan kerja. Pihak yang menganggap mereka sebagai masalah adalah pemerintah; yang pada hakikatnya justru bertanggung-jawab untuk menyediakan ruang bagi mereka!

Sayangnya, para ‘arsitek’ tata kota agaknya justru tidak pernah memikirkan tanggung-jawab itu! Alih-alih memikirkan sarana dan fasilitas bagi masyarakat yang mandiri dan kretif ini, mereka malah lebih mudah ‘melonggarkan’ rancangan tata kota demi pemilik modal yang mau mendirikan supermarket dan mal.

Untuk mengoreksi sikap keliru para pengelola kota, termasuk Jakarta, terhadap para pedagang kaki lima, kita punya contoh figur yang cukup baik, yaitu Joko Widodo (Jokowi), yang kini (pada saat tulisan ini dibuat) sedang ikut mencalonkan diri menjadi gubernur DKI. Inti dari gagasan Jokowi tentang PKL adalah memberi mereka fasilitas yang relatif sama dengan yang diberikan kepada para pembangun pasar modern seperti mal, supermarket, dan sebagainya.

 

6. Masalah fasilitas umum

Fasilitas umum (taman, tempat hiburan, dan lain-lan) adalah salah satu bagian penting, yang harus diprioritaskan, dalam sebuah kota. Fasilitas umum menjadi ciri pemasti apakah sebuah kota bersifat ramah atau atau kejam, berkeadan nyaman atau menggerahkan.

Sayangnya, fasilitas umum adalah sisi yang juga terabaikan oleh para ‘arsitek’ Jakarta. Sebuah isyarat menyedihkan tentang ketidak-berpihakan mereka terhadap masyarakat umum (khususnya rakyat jelata), terlihat antara lain pada pembuatan jalan-jalan yang sangat tidak ramah terhadap rakyat kecil. Trotoar dibikin sesempit mungkin. Tempat-tempat pemberhentikan bus dibuat seminimalis mungkin. Kerusakan di sana-sini, lubang-lubang berbahaya, dan lain-lain, luput dari perhatian Jasa Marga.

Para pemilik hotel, mal, dan supermarket, restoran, secara keseluruhan juga enggan menyediakan fasilitas umum di gedung-gedung mereka. Satu hal yang tampak menyolok, mereka selalu enggan menyediakan tampat shalat (mushalla) yang layak bagi karyawan dan pengunjung. ‘Fasilitas’ (?) tersebut selalu mereka sediakan berupa ruangan kecil di posisi-posisi yang terselip sedemikian rupa. Ini jelas merupakan isyarat dari ketidak-pedulian mereka terhadap masalah mental dan moral bangsa. Ketidak-pedulian terhadap agama yang dianut oleh para karyawan mereka sendiri.

Kekurang-pedulian pemerintah Jakarta, dan juga kota-kota lain di Indonesia, sesungguhnya juga merupakan ciri umum tentang kepedulian pemerintah (dan Dewan!) terhadap pembangunan infra struktur yang mendesak bagi kebutuhan rakyat. Sedih untuk menyebut bahwa ini sebenarnya mengisyaratkan pemerintahan yang cenderung korup.

 

 

Pemimpin yang bervisi, tegas dan kuat

Jakarta, seperti juga Republik Indonesia secara umum, membutuhkan figur pemimpin yang tegas dan kuat. Yang pertama – bervisi dan tegas –  menyangkut kepribadian sang pemimpin, yang kedua berkenaan dengan dukungan warga, dan juga pemerintah pusat.

Figur gubernur seperti Ali Sadikin, perlu dimunculkan lagi untuk Jakarta.

Dari segi kepribadian, Ali Sadikin sangat tegas dan pemberani. Dari segi visi, menjadikan Jakarta sebagai kota internasional adalah idenya. Membuat Jakarta yang sejuk dan hijau, juga gagasan Ali Sadikin. Demikian juga dalam bidang kebudayaan dan kesenian, dan banyak lagi, Ali Sadikin tidak bisa dilupakan jasanya.

Salah satu kelemahan Ali Sadikin, seperti juga kebanyakan pemimpin kita, adalah kurang menganggap penting masalah agama dan moralitas bangsa. Untuk menghimpun dana pembangunan Jakarta, misalnya, Ali Sadikinlah yang membuka kesempatan didirikannya tempat-tempat hiburan sperti night club… dan bahkan ‘melegalkan’ rumah-rumah bordil melalui lokalisasi pelacuran. Ya. Sejarah mencata Ali Sadikin adalah gubernur DKI yang tidak disukai para kiai, khususnya setelah dengan tegas, kepada para kiai yang mengeritik pembangunan jalan dengan dana dari pelacuran, ia mengatakan (kira-kira), “Kalau memang jalan-jalan itu haram, ya jangan dilalui. Silakan terbang saja di atas jalan-jalan itu!”

Pemimpin (gubernur) Jakarta, selain harus bervisi maju, tegas, dan kuat, juga harus merupakan orang yang relijius, karena ia memerintah sebuah kota yang menjadi ibukota dari sebuah negara yang bangsanya dikenal – atau setidaknya diharapkan – relijius. ▲

 


Bekasi, menjelang akhir Juni 2012.

 

 

Advertisements
Comments
2 Responses to “Masalah Jakarta”
  1. Azhar says:

    Jadi pokok permasalahan kota-kota besar berkisar kepadatan yang tidak sejalan dengan kecepatan adaptasi pertumbuhan. Semakin lancar penyelesaian permasalahan semakin menarik untuk didatangi.
    Bagaimana kalau ‘gula-gula’ tidak hanya ditaruh satu tempat? Mungkin semut-semut lebih menyebar.
    80% putaran rupiah berkutat di Jakarta

  2. Ahmad Haes says:

    Ya tentu itu sangatbaik. Kenyataannya, kota kita kan bukan hanya Jakarta. Semua, semakin berkembang semakin menjadi ‘gula’ bukan? (Tulisan di atas, sesuai judulnya, hanya bicara Jakarta).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: