Renungan Tentang Polisi

Kasus yang menimpa Susno Duadji – terutama setelah ia ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik –  segera mengingatkan saya pada kasus peredaran “VCD Banyumas” yang mengumbar aib polisi di tahun 2004. Waktu itu reaksi polisi – sama seperti sekarang –  sangat lucu. Alih-alih mengklarifikasi dan mempertanggung-jawabkan substansi rekaman, polisi malah pontang-panting mencari biang pengedar VCD-nya. Sementara aktor utama dalam rekaman itu malah dimutasikan ke pusat (supaya terlindungi?). Argumen-argumen polisi untuk menepis isi VCD itu pun membuat saya tak habis pikir. Di satu sisi, seperti ada usaha  menutup sinar matahari dengan telapak tangan. Di sisi lain, pengejaran pada pengedar VCD hanyalah seperti kata pepatah: “Buruk muka cermin dibelah”.

Itulah yang sekarang – juga – sedang terjadi pada Susno Duadji.

Antara polisi dan tentara

Saya punya pengalaman indah dengan tentara, dan sebaliknya punya pengalaman buruk dengan polisi.

Suatu ketika di masa kecil, bersama seorang kakak saya pernah melakukan perjalanan nekat dari Jakarta ke Bandung, tanpa membawa uang sepeser pun. Di dalam kereta, dalam keadaan lapar dan haus, serta cemas kalau-kalau dipergoki kondektur, seorang tentara menghampiri kami. Dengan ramah ia mengajak kami duduk di sampingnya dan memberi kami makanan dan minuman. Lebih lanjut, mengetahui bahwa kami anak-anak nakal yang lari dari rumah, ia pun mengajak kami mampir di rumahnya di daerah Cimahi. Selama beberapa hari menginap, ia memperlakukan kami seperti anak-anaknya. Kami diajak ke tukang cukur untuk memangkas rambut kami yang gondrong,  kemudian diajaknya pula kami jalan-jalan dan berenang disebuah kolam renang yang besar. Setelah itu, kami pun diantar pulang ke rumah nenek di Bandung.

Sebaliknya, di tahun 60-an akhir, ketika awal-awal saya datang ke Jakarta, di kawasan Kebun Sirih, Jakarta Pusat, saya menyaksikan serombongan polisi mengusir para pedagang kaki lima. Seorang di antara mereka, yang bertubuh paling gemuk, saya lihat menggunakan pentungannya untuk memukuli gerobak dorong penjual es serut, sampai tutup tabung esnya penyok-penyok dan melesak ke dalam, sementara pemiliknya hanya mampu terpaku, gemetaran, dan akhirnya lari tunggang langgang seperti para pedagang kaki lima yang lain.

Saya berdiri di dekat polisi yang satu itu, dengat mata melotot dan mulut menganga.

Itulah pertama kali saya menyaksikan ‘kekejaman’ polisi, dan kesan bahwa polisi kejam serta mengerikan pun tertanam begitu dalam. Saya selalu membandingkan mereka dengan tentara yang saya sebut di atas. Namun sekitar lima tahun kemudian, ketika pulang sekolah dan kehujanan di jalan, di sebuah perempatan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saya melihat seorang polisi sibuk mengatur mobil-mobil yang macet karena lampu merah mati, di bawah curahan hujan deras. Pemandangan itu mengguncang potret buruk polisi yang tergantung di dinding hati.  Tiba-tiba saya dirambati perasaan terharu dan kagum.

Sekitar sepuluh tahun setelah itu, saya membaca tulisan tentang pencemaran udara dan kebisingan yang mengancam kesehatan fisik dan mental warga kota. Di antaranya, saya dapati sebuah kolom yang secara khusus memaparkan betapa polisi lalu lintas setiap hari harus berhadapan dengan kedua jenis pencemaran tersebut. Setiap hari gelombang debu dan asap menerjang mata dan paru-paru mereka, deru mesin dan detuman suara knalpot menghantam gendang telinga mereka, selain setiap saat mereka juga harus siap berhadapan dengan peristiwa-peristiwa kejahatan dan kecelakaan. Mereka selalu terancam penyakit fisik dan tekanan batin (stress), sementara jaminan kesejahteraan mereka begitu kecil, dan tunjangan biaya kesehatan untuk mereka hampir tak ada.

Semakin dewasa, pandangan saya terhadap polisi memang semakin ‘dewasa’ pula. Mereka harus ada, karena kita sebagai warga negara membutuhkan peran-peran strategis dan praktis mereka. Secara strategis, saya termasuk yang menyesalkan bila markas-markas polisi disingkirkan ke pinggiran-pinggiran kota, dan tanah bekas markas mereka diserahkan kepada para pengusaha untuk dijadikan mal atau tempat-tempat bisnis lainnya. Di tengah kota Jakarta yang hiruk pikuk, sebagai orang kecil kadang saya merasa cukup banyak ancaman. Karena itu, melihat sebentuk kantor atau markas polisi adalah sebuah suntikan semangat. Di sana ada sebuah harapan tentang keamanan. Ketika berjalan di trotoar yang sempit (kadang lebarnya cuma sekitar 50 cm), saya ngeri tersambar mobil yang lari seenaknya, atau sepeda motor yang suka menyelonong ke atas trotoar. Para pembuat jalan dan pemilik kendaraan memang seperti sepakat untuk tidak perlu memikirkan keselamatan apalagi kenyamanan para pejalan kaki. Namun rasa terancam itu berkurang bila saya melihat ada sosok polisi yang mengawasi. Begitu juga ketika naik kendaraan umum, yang rawan dengan pencopetan dan pembajakan, kehadiran sosok polisi membuat hati jadi lega. Lebih-lebih pada masa reformasi, ketika setiap kelompok orang bisa berdemo kapan saja dan di mana saja, kehadiran polisi menjadi sangat identik dengan keselamatan itu sendiri, karena keselamatan kita, juga segala infrastruktur yang ada, setiap saat bisa menjadi sasaran mereka yang tiba-tiba menjadi ‘gila’ hanya karena ada di tengah lautan massa yang seperti mahakuasa dan kebal hukum.

Wafatnya Hoegeng Iman Santoso, yang diberi nisan Kompas dengan dua naskah in memoriam dan satu Tajuk Rencana, makin membenamkan kenangan buruk masa kecil saya tentang polisi. Apalagi setelah saya baca tulisan Anton Tabah, Polisi yang Cuma Bisa Berdoa (Republika, 19 Juli 2004), simpati pada polisi semakin dikukuhkan dengan kenyataan betapa amat pentingnya kehadiran mereka dalam konteks ‘mobilisasi hukum’ (meminjam istilah Satjipto Rahardjo, Kompas, 26 Juli 2004). Polisi, kata Anton Tabah, tidak seperti jaksa, hakim dan pengacara, yang merupakan penegak hukum “gedongan”. Polisi adalah penegak hukum yang belepotan lumpur dan darah. Namun, mereka adalah law in actions, dan karena itu mereka layak diberi hak diskresi.

Anton Tabah bahkan menemukan dalil keagamaan yang cukup pas untuk menempatkan polisi ‘lebih penting’ dari kiai. Dalam konteks nahi munkar (melarang atau mencegah kejahatan), sebuah Hadis menyebutkan tiga cara untuk bertindak, yaitu dengan lisan (menegur, menasihati), tangan (tindakan), dan hati (berdoa), dengan catatan bahwa yang terakhir adalah isyarat dari lemahnya iman. Kata Anton Tabah (mengutip Jenderal Anton Sudjarwo, 1984), “Kewenangan polisi minimal harus melakukan tindakan dengan lisan: menegur atau menasihati pelanggar. Jika ada polisi membiarkan saja pelanggaran di depan matanya, apalagi cuma berdoa, maka ia harus pensiun saja jadi polisi.”

Dengan hak diskresi, polisi memiliki kebebasan bertindak sesuai dengan pertimbangan (pragmatis) mereka sendiri. Mereka, misalnya, tidak harus menunggu perintah atasan ketika berhadapan dengan penjahat, pelanggar aturan lalu lintas, atau menemukan tawuran pelajar.

Pemisahan polisi dari tentara, jelas dimaksudkan untuk meneguhkan peran polisi. Mereka bukan hanya layak mendapatkan diskresi individual, tapi juga kemandirian secara lembaga. Tapi, agaknya, hak itu pula yang rawan untuk diselewengkan polisi yang kurang berpegang pada ukuran etika dan moral. Hak itu bahkan bisa menimbulkan percaya diri yang berlebihan, arogansi pribadi dan golongan, bahkan fanatisme korp yang sempit.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa polisi dan tentara tidak selalu bisa menjadi mitra sejajar. Di satu pihak, khususnya pada masa Orba, barangkali polisi merasa dirugikan karena ditempatkan sebagai ‘buah catur’ panglima ABRI. Hal itu, diakui atau tidak, telah menempatkan polisi dalam posisi lemah dibandingkan tentara. Bahkan posisi unggul tentara atas polisi sempat menimbulkan beberapa ekses. Salah satu di antaranya saya saksikan sendiri ketika di masa remaja saya akrab dengan anak-anak preman di terminal Blok M. Para preman itu menjadi bebas memalak para pedagang kaki lima karena mereka dideking oleh sejumlah anggota armed (artileri medan) yang berusia muda-muda seperti mereka. Suatu hari saya sempat ngobrol dengan salah seorang anggota armed itu. Ia membuka rahasia masa lalunya. Katanya, dulu ia adalah salah seorang pencopet di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ia masuk menjadi anggota armed karena ia dendam pada polisi. Dengan menjadi anggota armed, ia bisa melampiaskan dendam itu, antara lain dengan cara ‘menggerebek’ kantor polisi bersama satu-dua truk teman-temannya bila ada anak-anak preman yang mereka lindungi ditangkap polisi!

Dalam VCD berisi rekaman ‘ceramah’ Kepala Kepolisian Wilayah (Kapolwil) Banyumas, Komisaris Besar Polisi Achmad Afflus Mapparesa, ada isyarat ‘dendam sejarah’ polisi terhadap tentara. Ada penyebutan tentang orang-orang tentara yang bisa menjadi capres dan cawaprers, sementara dari pihak polisi tidak ada seorang pun, seolah-olah di pihak polisi tak ada orang yang cerdas dan mampu. Untuk satu hal, bahwa tentara (khususnya TNI AD) lebih leluasa berkarier di bidang politik, saya setuju. Tapi, bukankah polisi tahu bahwa hal itu terjadi karena dikondisikan oleh bos Orde Baru yang orang AD itu (Suharto)?

Penempatan polisi di bawah presiden membuat polisi menjadi mandiri, bahkan ternyata juga menjadi lebih sejahtera, antara lain dengan baru berdirinya sebuah asrama Polri untuk menggantikan perumahan yang kumuh. Lucunya, ada sebagian (oknum-oknum) polisi beranggapan bahwa posisi di bawah presiden itu didapat karena kebijakan presiden (waktu itu) Megawati, sehingga terkesan polisi jadi begitu mengkultuskan Megawati; apalagi ditambah pula dengan arogansi Megawati sendiri, yang mengatakan bahwa hanya bapaknya (Bung Karno) dan dirinya sendiri yang memperhatikan nasib polisi (seperti dilaporkan SCTV, 28 Juli 2004). Padahal seperti ditulis dalam tajuk Republika (29 Juli 2004), “Kemandirian Polri dari TNI adalah hasil keringat dan darah mahasiswa serta pejuang reformasi.”

Harapan kepada polisi

Polisi memang layak dan harus mencari posisi yang benar dalam struktur penyelenggara negara. Rakyat, mahasiswa, semua unsur masyarakat yang jujur dan bermoral, pasti akan mendukung kemandiriannya, supaya polisi menjadi ‘hukum berjalan’, yang bisa berjalan bebas sesuai alur hukum itu sendiri. Sebaliknya, sungguh naif bila polisi hanya hendak menempatkan diri di bawah ketiak seorang presiden. Bukankah lebih masuk akal bila polisi menempatkan diri di bawah lembaga kepresidenan yang lebih kekal dibandingkan umur jabatan dan usia hidup sang presiden sendiri? Tapi tentu saja yang terbaik adalah bernaung di bawah ketulusan dan kejujuran.

Apa yang sudah terjadi tejadilah. Tapi manusia – termasuk polisi! –  adalah makhluk yang harus belajar seumur hidup. Kejadian-kejadian yang menimpa polisi, dan juga bangsa ini, mudah-mudahan membuat kita makin tangkas mengambil pelajaran. Bangsa ini membutuhkan polisi, dan tentu polisi juga lebih-lebih lagi membutuhkan bangsa ini, untuk bisa eksis, mandiri, terhormat, dan bahagia.

Tapi, terhormat dan bahagia itu, hanya bisa terjadi bila polisi benar-benar tulus dan ikhlas menjadi penegak hukum.

***

Tulisan ini dibuat pada tanggal 29 Juli 2004, dan dihidangkan kepada anda setelah dilakukan sedikit perubahan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: