Mesin Pembagi Kekuasaan

James F Byrnes

“Kekuasaan meracuni manusia,” kata  James F. Byrnes. “Bila seorang manusia diracuni (mabuk) alkohol, ia bisa sembuh. Tapi, bila diracuni kekuasaan, biasanya jarang sembuh.” (Power intoxicated men. When intoxicated by alcohol, he can recovers, but when intoxicated by power, he seldom recovers).

Karena itulah, kata Nabi Muhammad, kekuasaan harus jatuh ke tangan orang-orang yang amanah (menghayati untuk apa kekuasaan diberikan kepadanya), dan jangan pernah memberikan kekuasaan kepada yang meminta.

Dalam sebuah hadis Muslim dikisahkan bahwa Abu Dzarr Al-Ghifari pernah bertanya kepada Nabi mengapa dirinya tak pernah ditawari jabatan. Pertanyaan itu dijawab Nabi dengan ucapan yang lembut namun tegas, “Abu Dzarr, aku menyayangimu seperti menyayangi diriku sendiri. Kamu adalah orang lemah; sementara jabatan adalah amanah. Pada hari kiamat, jabatan itu bisa menyebabkan kehinaan dan penyesalan; kecuali bila diperoleh dengan cara yang benar dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab.”

Kekuasaan hanya boleh diberikan kepada orang-orang yang cakap di bidangnya, kata Nabi pula. Bila suatu urusan diberikan kepada orang yang salah, tunggulah saat kehancurannya.

Abu Bakar, agaknya, memahami hal itu  secara fragmatis dengan menerapkan mafhum mukhalafah (‘logika terbalik’). Bagi orang yang cakap (pria dan wanita?), meski ia menolak kekuasaan, ia harus dipaksa menerima.

Hal itu pernah dilakukan Abu Bakar (pengganti pertama Nabi Muhammad) kepada Umar bin Khatthab (pengganti kedua). Ketika Umar menolak jabatan khalifah, Abu Bakar ‘memojokkan’ (fait accompli) dengan pertanyaan, “Bila anda tak mau, lalu siapa yang lebih layak dari anda?” Karena – melalui kejujuran – Umar melihat tak ada yang lebih layak dari dirinya, maka ia menerima jabatan khalifah. Selanjutnya, sejarah mencatat bahwa Umar adalah salah seorang pemimpin yang sangat berkhidmat (bersikap pelayan) terhadap rakyat.

Keadaan yang kita saksikan sekarang adalah kebalikan dari isyarat (sinyalemen) Nabi. Para calon pemimpin kita, pada umumnya bukan saja meminta untuk dipilih sebagai pemimpin tapi juga melakukan (= menghalalkan) berbagai cara agar bisa terpilih. Para capres dan cawapres menyediakan dana puluhan sampai ratusan miliar rupiah untuk biaya kampanye. Selain itu, mereka juga membentuk tim sukses dengan jumlah anggota ratusan orang. Tugas tim sukses itu adalah ‘menjual’ kebaikan, keistimewaan, dan jasa para capres dan cawapres, sambil menutupi sedapat mungkin keburukan, kekurangan, dan kenihilan jasa mereka. Bahkan – naifnya – mereka juga tak malu-malu menyebut ketampanan/kecantikan wajah para calon sebagai keistimewaan!

Perwujudan ajaran Nabi melalui ketaatan para khalifahnya, untuk masa kini mungkin terasa seperti dongeng. Bahkan seandainya para capres dan cawapres itu tidak berusaha ‘menjual diri’, antara lain dengan membayar iklan yang demikian mahal, rakyat tentu akan bingung memilih pemimpin yang cakap.

Tantangan bagi cendekiawan

Rakyat – dari bahasa Arab: ra’iyyat(un) – diambil dari peristilahan (terminologi) hadis. Dalam kitab-kitab hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, dan Ahmad Ibnu Hanbal, tercantum sabda Nabi yang memilah manusia ke dalam dikotomi rã’in (penggembala) dan ra’iyyah (hewan gembalaan). Disebutkan dalam hadis itu ‘hierarki’ rã’in mulai dari imam (kepala pemerintahan), suami, istri, sampai pembantu rumahtangga, dengan pesan inti bahwa setiap rã’in bertanggung-jawab atas masing-masing ra’iyyah mereka.

Dalam konteks kepala pemerintahan sebagai ‘penggembala’ – yang tentu menjadi berkuasa – dan seluruh orang di bawahnya sebagai gembalaan (rakyat), posisi yang terakhir memang tampak lemah. Tapi, dengan tanggung-jawab yang harus dipikulnya, pada hakikatnya sang kepala pemerintahan itu memang harus menjadi pelayan rakyat. Dengan kata lain, karena beban tanggung-jawab itu, sang penguasa menjadi ‘lemah’ di hadapan rakyatnya. Sebaliknya, tentu saja rakyat menjadi pihak yang kuat. Namun, malangnya, rakyat selalu tidak memahami kekuatan mereka.

Karena itulah harus ada pihak netral yang bisa membantu rakyat memahami hak mereka dan menyadarkan pemimpin akan kewajiban mererka. Biasanya yang menempati posisi demikian itu adalah para cendekiawan (murni) yang hanya ‘bicara’ atas nama ilmu, bukan atas  nama kepentingan. Dan berkenaan dengan ilmu, lagi-lagi Nabi mengatakan, “Ilmu adalah pemimpin bagi tindakan, dan tindakan atau perilaku adalah pengikut ilmu.” (Al-‘ilmu imãmul-‘amali wal-‘amalu tãbi’uhu).

Para pemimpin itu sendiri pada hakikatnya adalah cendekiawan, namun mereka adalah cendekiawan plus, dengan catatan bahwa plusnya adalah kepentingan. Bila kepentingannya adalah menjalankan amanah (kepercayaan; tanggung jawab), bereslah urusan dan bahagialah rakyat. Tapi bila kepentingannya berbelok dari atau bertentangan dengan amanah, maka mulailah kekuasaan digunakan untuk menikam rakyat.

Karena itulah cendekiawan jujur tak boleh terlambat bertindak. Mereka harus menyediakan sebuah sistem yang bisa menjamin amanah itu terjaga.

Dalam konteks negara kita, jauh-jauh hari sebelum negara ini berdiri mereka sudah sigap bertindak mencegah timbulnya korupsi (penyimpangan) kekuasaan. Dalam bentuk filosofi, Pancasila adalah karya cendekiawan yang gemilang. Dengan Pancasila, terciptalah jalur (koridor) kekuasaan yang dijamin bisa mengamankan rakyat, karena yang akan muncul sebagai pemimpin mereka adalah orang-orang bertuhan, adil, siap menjaga keutuhan bangsa, bijaksana dan siap bermusyawarah, serta siap menebarkan keadilan bagi seluruh rakyat.

Undang-Undang Dasar 1945 adalah karya cendekiawan dalam bentuk yang lain (konstitusi), yang boleh dikatakan merupakan kelanjutan dari Pancasila.

Tapi, seperti sudah terbukti berkali-kali, falsafah dan konstitusi bangsa ternyata tidak mampu mencegah penyimpangan kekuasaan. Artinya, Pancasila dan UUD selama ini tidak mampu menjadi perisai yang mengamankan rakyat dari deraan kekuasaan yang diarahkan kepada mereka.

Supaya tidak menjadi ‘macan kertas’, Pancasila dan UUD memang harus dilengkapi dengan ‘mesin’ (sistem) pemberi kekuasaan, yang menjamin agar kekuasaan bisa jatuh ke tangan orang-orang yang tepat (mampu memegang amanah), sekaligus mencegah pemegang kekuasaan melakukan penyimpangan. Sebagai mesin, ia harus bisa bekerja otomatis pula. Artinya, mesin itu harus mampu mendeteksi kadar kemampuan setiap calon pemimpin, sehingga ia tidak perlu memilih pemimpin dengan hanya mempercayai janji-janji dan sumpah-sumpah mereka. Bila di tengah perjalanan ada pemimpin yang melanggar sumpah jabatan atau terbukti tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, sistem itu juga harus menjamin agar orang yang bersangkutan bisa melepaskan jabatannya, dan penggantinya segera pula dapat diajukan.

Kekuasaan diberikan pada hakikatnya adalah untuk menjalankan penegakan hukum (law enforcement) dalam negara. Mesin di atas, bila bisa dibuat, diadakan sebagai alat penegakan hukum khusus bagi para penguasa, yang dengan kekuasaan itu mereka menjadi sangat mungkin melakukan penyimpangan (ingat dalil power tends to corrupt).

Menciptakan mesin demikian itulah yang agaknya harus diajukan rakyat sebagai tantangan kepada para cendekiawan masa kini.

22 Mei – 7 Juni  2004

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: