Satu Untuk Delapan

Sekitar 50 tahun lalu, di Solo, ada sebuah keluarga yang mempunyai banyak anak. Sang suami adalah guru, yang kita tahu dari dulu sampai sekarang berpenghasilan kecil. Untuk bisa menghidupi anak-anak mereka, sang istri membantu suaminya dengan berdagang kecil-kecilan di pasar. Di samping itu, sang istri juga harus selalu berbuat cerdik dalam membagi makanan sehari-hari. Mereka tak pernah makan enak. Satu-satunya lauk termewah mereka adalah telur ayam atau telur bebek, tapi mereka tak pernah bisa membeli telur dalam jumlah cukup. “Sering kali Ibu harus membelah sebutir telur menjadi delapan, supaya kami semua bisa kebagian,” tutur salah seorang anak mereka.

Sang anak, kini sudah menjadi seorang romo, dosen filsafat, seniman, budayawan, dan entah apa lagi.

Yang jelas, kepeduliannya terhadap rakyat kecil juga cukup terkenal. Bahkan mungkin, kepedulian terhadap rakyat kecil itulah yang mendorongnya memilih hidup sebagai romo (dari bahasa jawa: bapak), supaya mereka semua bisa menjadi anak-anaknya. Wajahnya yang tampan membuat banyak wanita patah hati. Ia menjauhi kehidupan berumahtangga, karena mungkin cuma akan menyulapnya jadi katak dalam tempurung. Dalam rumahtangga, istri dan anak kadang menempatkan suami dan ayah jadi pelayan. Karena itu, lebih baik jadi pelayan Tuhan secara total.

Namun, sepahit-pahitnya masa lalu sang Romo, ia tetap masih beruntung. Ia tak pernah putus sekolah (drop out), bahkan sempat menikmati kuliah di luar negeri. Tapi, bagaimanakah keadaan seba-gian besar rakyat kecil? Kita lihat mereka berkeliaran di jalanan, sebagai pedagang kaki lima, penjual rokok, penjaja koran, pengamen, tukang semir, tukang parkir, pengemis, sampai copet, pelacur dan lain-lain. Kadang kita menyebut mereka sebagai sampah masyarakat. Tapi, bila mereka sampah masyarakat, siapakah yang telah ‘memakai’ dan kemudian membuang mereka?

Megawati mengakui, dalam iklan kampanyenya dulu, bahwa lebih dari 75 persen bangsa kita adalah rakyat  kecil.  Bila  mau  dijelaskan

sejelas-jelasnya, rakyat kecil itu adalah orang-orang berbadan kurus karena kurang makan, karena penghasilan mereka sangat kecil. Mereka juga tinggal di rumah-rumah kecil, di kamar-kamar kontrakan kecil, atau hanya menyelip di celah-celah kecil di bawah jembatan-jembatan layang ibukota, yang di atasnya ribuan mobil mewah berlalu-lalang dengan kecepatan tinggi.

Sebagian di antara mereka, kebanyakan berjenis kelamin seperti Bu Mega,  menjadi buruh murah di pabrik-pabrik, penjadi pembantu rumah tangga di dalam dan luar negeri, menerima gaji kecil dengan bonus cambukan atau setrikaan. Di antara mereka yang hanya menjadi ibu rumahtangga, yang suaminya cuma guru atau kuli, tentu harus sama cerdiknya seperti ibunda Sang Romo. Harus ‘tega’ membelah sebutir telur menjadi delapan.

Entah berapa persen di antara mereka yang pernah ‘makan sekolahan’.

Karena kurang atau tidak pernah makan sekolahan, mereka jadi seperti ditakdirkan untuk menikmati kemiskinan struktural dalam suatu masyarakat yang berstruktur mengerucut seperti piramid berlapis tujuh atau tujuh puluh. Mereka yang disebut Bu Mega berjumlah lebih dari 75 persen dari kuantitas bangsa itu, terletak di lapis-lapis terbawah, yang kadang-kadang malah jarang menikmati rasa telur.

Para cendekiawan agaknya tahu bahwa pendidikan merupakan faktor pengubah nasib. Dengan mendapatkan pendidikan yang cukup, rakyat yang ada di lapis bawah bisa naik ke kelas menengah atau bahkan sampai ke atas. Tapi bukankah kita tahu pula bahwa pendidikan hanya diperjual-belikan di kalangan mereka yang ada di lapis menengah ke atas?

Mengetahui keadaan demikian, di zaman kampanye para capres dan cawapres pura-pura prihatin pada mereka yang tergencet dalam struktur yang kejam itu. Mereka menabur janji tentang pendidikan gratis. “Kita akan naikkan anggaran pendidikan menjadi 25 persen, atau 40 persen bila perlu!” kata mereka. Rakyat kecil bersorak dan bertepuk gembira.

Tapi, janji mereka itu ditertawakan para cendekiawan, yang tahu betul berapa banyak isi dompet negara. “Mbok, jangan membohongi rakyat yang bodoh. Wong konstitusi saja cuma mengamanatkan 20 persen, kok mau dinaikkan jadi 25 sampai 40 persen. Bagaimana logikanya? Dari mana uangnya?” kata mereka.

Dengan dompet yang tipis, kita sudah bingung membagi-bagi dana untuk berbagai prioritas pembangunan (yang lebih penting dari pendidikan?). Sudah begitu, isi dompet itu harus dikeluarkan pula untuk membayar cicilan dan bunga utang kepada negara kaya. Alhasil, negara terpaksa ‘melanggar’ ama-nat konstitusi dengan hanya me-ngeluarkan anggaran pendidikan sebanyak kurang dari 20 persen.

Entah bagaimana sikap rakyat kecil ketika mimpi yang ditawarkan capres itu dibantah cendekiawan. Mereka tentu tidak menggaruk-garuk kepala, karena tak biasa ber-pikir. Bahkan mengurut dada pun mungkin sudah tak sempat, karena usus mereka yang kosong terus melilit-lilit, membuat tangan mere-ka otomatis mencengkeram perut. Tapi mulut mereka tidak menge-luhkan rasa sakit. Mereka cuma berteriak, “Hai Botak, Pincang, Panjul! Kenapa pada bengong aja? Ayo minggat sana ke jalan, ke pa-brik, atau nyeberang ke luar negeri sekalian, supaya lu semua nggak kelaparan!”

Mereka berhamburan ke jalanan, ke pabrik-pabrik, dan ke luar negeri, untuk mencari recehan.

Tapi anda jangan meremehkan uang recehan. Bagi mereka, uang recehan bisa untuk beli nasi bungkus sekaligus alat kerokan kalau mereka masuk angin.

Lalu ke mana uang yang bukan recehan? Untuk bayar utang luar negeri? Untuk bikin vila dan sekolah anak pejabat ke Amerika? Untuk biaya bikin baliho dan iklan di media massa? Untuk pesta dansa dan narkoba?

Seandainya gembel-gembel tidak hanya menjadikan koran sebagai alas tidur di emperan toko, seandainya mereka iseng-iseng memperhatikan berita ulang tahun dan perkawinan para artis, iklan kematian nyonya dan tuan konglomerat, dan tentu juga iklan kampanye para calon pejabat, yang sering makan tempat setengah sampai satu halaman, yang biayanya sekian puluh atau ratus jutaan …

Seandainya mereka juga mendengar dan membaca kebiasaan orang-orang kaya pergi haji dan umrah berombongan dan berulang-ulang, dengan lebih dulu mengadakan pengajian di hotel-hotel, memanggil penceramah kondang yang tarifnya juga jutaan, lalu membagi-bagi lembaran ratusan ribuan kepada para pelayan dan satpam, supaya dianggap dermawan … Seandainya. Seandainya. Oh.

Sebenarnya siapa sih yang butuh pendidikan, rakyat kecil yang tak punya uang atau mereka yang begitu mudah menghambur-hamburkan uang?

Pendidikan, kita akui, memang sudah membuat kita jadi pintar. Sayangnya, kebanyakan kita cuma pintar menghitung uang, mengkalkulasi angaran itu dan ini. Pendidikan, agaknya, tak pernah membuat kita jadi makhluk yang punya kepedulian terhadap pihak yang tergencet kemiskinan struktural.

Kepedulian memang tak pernah masuk kurikulum pendidikan. Tak tersurat dalam undang-undang. Tidak pernah dihitung secara persenan dalam anggaran. Kepedulian ‘hanyalah’ masalah moral. Sesuatu yang tumbuh dari iman yang terpupuk, tersirami, dan terpelihara dengan baik, sehingga pemiliknya tak pernah takut kehilangan sesuatu yang lain. Apalagi hanya sekadar uang, yang selalu bisa dicetak, dicari, tak akan dibawa mati, dan tidak bisa mencegah kematian.

Seandainya kita cukup punya kepedulian, biaya pendidikan tak perlu hanya diambil dari dompet negara yang katanya cekak itu. Para orang kaya bisa berhitung cerdik dengan menyekolahkan satu anak tapi membayar dua, karena ada satu anak miskin yang disekolahkan bersama anaknya. Para pejabat, dari lurah sampai presiden, juga bisa mengalokasikan sekian persen gaji mereka untuk membayar sekolah anak-anak miskin. Belum lagi para konglomerat, mereka bahkan bisa menjadi donatur tetap untuk satu-dua sekolah di dusun-dusun, agar anak-anak rakyat di sana bisa sekolah … secara gratis.

Lebih-lebih lagi seorang presiden, yang bisa mengubah kepedulian menjadi kehendak politik (political will). Bisa mengubah kepedulian pribadi menjadi kecenderungan (trend) satu kalangan. Pendidikan gratis, rasanya, bukan mustahil.

Pokoknya, biaya pendidikan bukan hanya masalah anggaran negara, tapi yang terutama adalah masalah kepedulian terhadap anak-anak bangsa, anak-anak rakyat jelata, yang pada hakikatnya adalah anak negara. Bahkan, di mata Tuhan, mereka adalah anak bagi setiap yang berpunya.

Andai kita punya kepedulian seperti seorang ibu, yang mampu membelah sebutir telur menjadi delapan untuk anak-anaknya. … Ia sendiri bahkan tak ikut makan telur itu!

Andai kita juga ingat ajaran Nabi bahwa makanan untuk satu orang bisa dimakan dua orang, makanan dua orang bisa dimakan empat orang, makanan empat orang bisa dimakan delapan orang … dan seterusnya. Pokoknya, Nabi mengajarkan supaya kita suka berbagi, tidak serakah, dan suka berkorban!

15/6/2004

Comments
One Response to “Satu Untuk Delapan”
  1. I just clicked across this blog. I am getting a 404 page not found when trying to access other articles I hope it gets fixed. realy thank you

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: