Sampai Kapan Rakyat Bersandar Pada Tokoh?

Menyandarkan nasib kepada tokoh (figur) adalah ‘naluri’ bangsa ini. Satria Piningit  atau Ratu Adil telah ditunggu sejak zaman wayang sampai zaman sinetron. Tidak jelas bagaimana persisnya identitas mereka. Yang pasti, mereka adalah tokoh-tokoh ideal yang mewakili harapan rakyat jelata, kaum tertindas, yang rindu pada perbaikan nasib berupa tercukupinya kebutuhan pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal). Dengan kata lain mereka adalah tokoh yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan ekonomi utama (primer) tersebut; tidak kurang dan tidak lebih.

Dengan kriteria yang demikian pragmatis, tokoh itu bisa muncul berupa siapa saja. Apakah ia akan muncul dari kalangan ningrat yang berdarah biru, atau dari orang biasa yang berdarah merah, juga bukan masalah. Masalahnya adalah, siapa pun yang muncul, dia tidak bisa serta merta memenuhi segala harapan. Selain itu, dia tidak bisa bekerja sendirian; bahkan setelah membentuk sebuah tim pun dia bersama timnya harus bekerja melalui proses.

Tapi, rakyat memang sabar menanti proses itu berjalan. Cuma, berkali-kali tokoh itu muncul dan memberikan harapan, berkali-kali pula terbukti bahwa rakyat telah salah menaruh harapan pada mereka.

Sejak bangsa ini merdeka, yang tampil menjadi presiden adalah tokoh-tokoh besar. Mereka bukan tokoh-tokoh dongeng yang muncul dari antah berantah. Bung Karno naik ke puncak setelah mengawali perjuangan dari bawah sekali. Demikian juga Suharto, Habibie, dan Abdurrahman Wahid. Bahkan Megawati, meskipun mendapat keuntungan dari kebesaran nama ayahnya, ia tampil ke puncak setelah melalui proses perjuangan yang cukup berat, yaitu dengan ‘memimpin’ sebuah partai kecil yang ditindas penguasa. Dengan latar belakang kehidupan mereka di dunia nyata, yang tidak asing dengan kehidupan rakyat jelata, seharusnya – setelah menjadi pemimpin – mereka bisa memenuhi harapan rakyat. Tapi, kenyataannya, boleh dikatakan mereka semua telah mengecewakan rakyat; sehingga rakyat bangsa ini lagi-lagi terpuruk ke dalam mimpi menanti Satria Piningit atau Ratu Adil. Siapa yang salah?

Rakyat harus cerdas

Messianisme (yang konon mulai timbul sejak bangsa Yahudi diperbudak Fir’aun) hanya hidup di tengah rakyat bodoh yang tertindas dan tak berdaya. Inti masalahnya adalah kebodohan dan ketidakberdayaan itu, sehingga mereka selalu mengharap-harapkan munculnya sang penyelamat yang sakti dan berbudi luhur. Padahal, manusia seperti itu hanya ada dalam dongeng, dalam kisah pewayangan dsb. Dalam kenyataan, tokoh-tokoh yang muncul selalu manusia-manusia yang tidak sempurna. Ada yang pintar beragitasi, membakar semangat perjuangan, menggelembungkan harga diri sampai terbang ke langit seperti balon gas, tapi tak pandai mengurusi ekonomi. Ada yang pandai menaikkan taraf ekonomi bangsa sampai menjadi macan (kertas) Asia, tapi seiring dengan itu birokrasinya sarat dengan segala bentuk KKN. Ada yang jenius dalam bidang teknologi, menawarkan peningkatan gengsi bangsa melalui proyek mercusuar, tapi cenderung membuka peluang disintegrasi. Ada yang punya reputasi sebagai intelek, budayawan, kiai, dan guru bangsa, tapi terlalu banyak omong dan sering melakukan hal-hal yang membingungkan. Ada ‘ibu-ibu’ yang sangat keibuan, punya pengalaman mengurus perusahaan, tapi cenderung menganggap negara seperti sebuah perusahaan miliknya sendiri, yang karena itu bisa bebas menjual aset-aset kepada bangsa lain.

Alhasil, dari dulu sampai sekarang rakyat lebih banyak menangis. Maklum, mereka masih tetap bodoh, sehingga tak pernah menyadari bahwa sumber penyakit adalah diri mereka sendiri. Bukankah pemimpin itu lahir dari rakyat? Bisakah rakyat yang bodoh melahirkan pemimpin yang pintar (membaca ketubuhan rakyat)?

Lagipula, bila rakyat pintar, mereka bukan hanya melahirkan manusia-manusia yang bisa memimpin, tapi – di atas segala-galanya – mereka akan melahirkan sebuah sistem. Sebuah mekanisme untuk menjalankan kepemimpinan. Melalui mekanisme itulah para pemimpin terjaring, naik dan turun, bertahan atau lengser. Penentunya bukan keistimewaan para pemimpin, tapi kemampuan sistem itu menempatkan manusia-manusia tertentu pada tempat yang cocok (porporsional).

Pemimpin bagai masinis

Anggaplah pemimpin itu bagai masinis kereta api. Kelas apa pun kereta api yang kita pilih, apakah kelas eksekutif, kelas ekonomi, atau kelas kambing, semua berjalan di atas rel yang sama, dan semua tak pernah salah mengantarkan penumpang ke tempat-tempat tujuan. Kesalahan hanya terjadi bila penumpang menaiki kereta yang mengarah ke jurusan berbeda, sehingga karena itu sang penumpang tak pernah menyalahkan masinisnya.

Yang menarik dari kereta api adalah kepastiannya berjalan di rel yang sama, tak peduli apa pun kelasnya. Bahkan kereta api yang paling buruk pun akan tetap digunakan rakyat jelata dengan kemantapan hati yang sama seperti kemantapan hati seorang eksekutif menggunakan kereta eksekutif. Semua akan mengantar penumpang ke tempat tujuan, walau yang satu harus berdiri berdesakan di gerbong yang buruk dan bau, sementara yang lain bisa duduk santai di ruangan yang nyaman.

Kereta api merebut kepercayaan orang karena kemampuannya memberi jaminan; dan jaminan itu muncul bukan dari sang kereta api semata, tapi juga dari sistemnya. Selain itu, sistem yang diberlakukan juga didukung oleh infra struktur yang cocok. Kereta api, rel, sinyal, stasiun dll., semua diadakan semata-mata untuk melengkapi kebutuhan sistem.

Dengan sistem yang pasti berjalan, dengan bantuan infra struktur yang benar, masinis, tukang, rem, kondektur, dll., semua bisa bekerja bergantian, bergiliran, tanpa harus mengganggu pelayanan terhadap penumpang.

Andai saja negara kita mempunyai sistem seperti kereta api, kita tak akan pernah pusing memilih anggota legislatif, presiden, manteri, gubernur, dst. Suara rakyat tidak akan terlalu dibutuhkan untuk memilih pemimpin; karena rakyat dan calon pemimpin tahu bahwa pemimpin dimunculkan oleh sistem yang meminta orang-orang yang cocok, sesuai kebutuhan sistem dan ketrampilan sang pemimpin. Suara rakyat mungkin hanya dibutuhkan untuk memilih pemimpin melalui standar moral, karena dari segi ketrampilan calonnya cukup banyak tersedia.

Masalah kita sekarang adalah: ketrampilan dan moral pemimpin menjadi teka-teki. Selain itu, sistem yang akan dijalankan pun menjadi teka-teki pula.

Ekses demokrasi

Selama ini kita tak pernah bicara kelemahan (sistem) demokrasi.  Walau sudah banyak ditemukan korban (rakyat jelata) yang berjatuhan karena demokrasi, hal itu hanya kita anggap sebagai ekses, atau bahkan hanya sebuah pengorbanan demi mencapai tujuan agung demokrasi.

Sebagai sebuah sistem buatan manusia, sebenarnya demokrasi sama saja dengan sistem-sistem yang lain; tak harus kebal kritik dan dianggap sakral.

Titik terlemah dari demokrasi adalah penempatan rakyat – secara formal – sebagai ‘tuhan’. Tentu saja, tuhan adalah kosakata agama, yang digunakan untuk menyebut oknum (diri) pencipta alam semesta dan manusia. Dengan lahirnya konsep demokrasi, lahir pula sebuah ‘teologi’ baru, yang menempatkan suara (firman) tuhan sama dengan suara (aspirasi) rakyat (vox populi vox Dei). Akibatnya, terjadilah sesuatu yang amat sangat ironis. Muncullah apa yang disebut pesta demokrasi, yang di dalamnya para calon pemimpin berebut ‘suara tuhan’ dengan cara memanipulasi rakyat. Dalam pesta demokrasi, bisa kita lihat dengan mata telanjang bagaimana para calon pemimpin mempermainkan rakyat, demi mendapatkan suara mereka, karena suara itu mempunyai daya legitimasi, seperti suara Tuhan yang memastikan halal-haram.

Saat ini, di negeri kita, proses manipulasi suara rakyat itu tengah berlangsung demikian seru. Para calon calon presiden dan wakil presiden mengerahkan segala cara dan daya. Setelah cara-cara ‘pemaksaan’ tak mungkin lagi dilakukan, karena kini rakyat memilih secara ‘langsung’, maka kiat-kiat yang cerdik (high politic?) diterapkan.

Sungguh menarik memperhatikan kiat-kiat cerdik itu dijalankan para capres (dan cawapres) dengan mempertimbangkan dikotomi-dikotomi sipil dengan militer, relijius dengan nasionalis, santri dengan abangan, Jawa dengan luar Jawa, dan entah apa lagi. Banyak argumen untuk itu semua. Tapi, secara pragmatis, semua berupaya mendapatkan suara terbanyak.

Intinya, semua berebut suara tuhan – eh, suara rakyat. Lalu, dampaknya bagi rakyat?  Dulu (2004), Nurcholis Madjid mengatakan merasa kasihan pada warga NU, karena naiknya Hasyim Muzadi ke panggung politik praktis akan menimbulkan gesekan di antara warga NU. Kenyataannya, NU telah menelurkan lebih dari satu parpol. Dan, ternyata pula hal serupa itu pun terjadi pada Muhammadiyah.

Tapi, mudah-mudahan rakyat mulai belajar bahwa suara mereka hanya ‘dicincang’ oleh orang-orang yang ingin berkuasa tanpa mampu menjamin bahwa mereka pasti memenuhi harapan.

Advertisements
Comments
5 Responses to “Sampai Kapan Rakyat Bersandar Pada Tokoh?”
  1. rika says:

    quote : (membaca ketubuhan rakyat)?

    ini kayanya salah ketik ya pak?

  2. Ahmad Haes says:

    Engga ah! Kamu yg salah baca kali. Membaca di sini maksudnya memahami, menghayati, dsb., sampai dia bisa “nangis Bombay” ketika tahu penderitaan rakyat.

  3. rika says:

    oh kirain yg dimaksud adalah membaca kebutuhan rakyat

  4. Ahmad Haes says:

    Eh, iya! Aku yg salah. Duh, malu deh… Maklum, mata dah tua nih. (Huh, bela diri lagi! he he he!).
    Dengan demikian, kesalahan telah diralat oleh Bu Rika. Makasih, Bu! Jazzakillahu khairan katsiran!

  5. reza says:

    jadi yg pantes jadi presiden diantara 3 kandidat yg ada siapa dong bang? kalo saya sih megawati, kalo mau lebih bgs lagi gigawati, asal jgn kilowati.dia kan sosok ibu, ingat! surga ada di taplak kaki ibu lho. durhaka mao?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: