Keadilan Dan Kepastian Hukum

TIMBANGANSehubungan  dengan maraknya demo mahasiswa  pada waktu itu, Mendikbud (orba) Wiranto Arismunandar mengajukan usul agar mereka  “hendaknya sudah berhitung dengan lima unsur risiko”. Pertama, apakah aksi itu bisa memperlakukan semua pihak dengan adil. Kedua,  apakah sudah mempertimbangkan kemungkinan akan terjadinya kerusakan. Ketiga, apakah aksi unjuk rasa itu sudah mempertimbangkan suasana moral  yang menguntungkan bagi pendidikan. Keempat, apakah  sudah memikirkan kerugian yang akan didapat bila proses pendidikan terganggu. Kelima, apakah benar-benar kampus tidak sedang  melakukan politik praktis. (Republika, 15 April 1998).

Tulisan ini cuma akan menyoroti butir pertama, yaitu “apakah aksi  mahasiswa itu bisa memperlakukan semua pihak dengan  adil”?

Rasanya pertanyaan itu malah tidak layak diajukan  kepada mahasiswa, karena secara logis justru harus diarahkan, atau mengarah dengan sendirinya, ke pihak pemegang kekuasaan. Apakah segala ‘aksi’ penguasa terhadap mahasiswa selama ini sudah adil? Apakah  segala kebijakan pemerintah dalam politik,  ekonomi,  hukum, pendidikan  dan lain-lain selama ini sudah adil (bagi  semua  pihak)?

Kita tidak bisa melakukan suatu tindakan yang dapat  dirasakan  adil oleh semua pihak. Siapa pun, khususnya pengambil  keputusan yang terpaksa menjadikan banyak orang sebagai obyek keputu­sannya,  tidak mungkin mengambil keputusan yang dirasakan  mutlak adil oleh semua orang. Tapi  itu terjadi bila keadilan diukur secara  subyektif. Sebanyak kepala yang berpikir tentang  keadilan, sebanyak  itulah  konsep keadilan yang  akan  dilahirkan.  Selama ukurannya  masih subyektif, pembicaraan mengenai  keadilan  hanya akan membuat orang saling baku-hantam. Akhirnya yang paling keras tinjunyalah  yang akan menang, yang selanjutnya  menjadi  penegak keadilan ‘pokrol bambu’.

Adil atau fitrah?
Ada  seorang  pakar tafsir mengatakan  bahwa  prinsip  dasar ajaran Islam adalah keadilan. Tapi menurut penulis prinsip  dasar ajaran  Islam  adalah fitrah, bukan keadilan. Soalnya, keadilan adalah sesuatu yang mengundang perdebatan.  Sebaliknya  fitrah, yaitu  “hakikat  kejadian makhluk  menurut  konsep  penciptanya” adalah sesuatu yang sulit diperdebatkan. Semua orang Islam  pasti menerima dalil bahwa manusia diciptakan oleh Allah ‘dari  tanah’. Semua  pasti sepakat pada dalil yang mengatakan bahwa Allah  men­ciptakan  manusia  untuk mengabdi kepadaNya.  Pendeknya,  masalah fitrah memang tidak mengundang perdebatan, karena kurang  membuka peluang untuk masuknya subyektifisme.

Tapi bukankah sikap subyektif itu sendiri adalah fitrah  manusia?  Benar. Bersikap subyektif merupakan fitrah manusia.  Manusia dengan subyektifismenya tampil menjadi pribadi-pribadi yang unik. Namun tidak dalam segala hal  manusia harus dan mau menjadi unik. Tidak dalam segala  hal manusia harus dan mau subyektif. Waktu anda mengendarai mobil  di jalan  raya, misalnya, mau tak mau anda harus obyektif. Bila  tidak, peraturan lalulintas tak akan berjalan. Akhirnya  kendaraan-kendaraan  pun tak akan dapat berjalan karena semua orang  merasa berhak menjadi penguasa jalan.

Fitrah  adalah  masalah realita. Keadilan,  bila  subyektif, adalah masalah utopia. Karena itu jangan berharap menegakkan  keadilan, tapi bertindaklah sesuai fitrah pencipta. Di atas fitrah, keadilan akan diterima baik dengan suka-rela maupun terpaksa.

Kepastian hukum
Manusia dengan segala fitrahnya (sifat-sifat bawaannya) mempunyai  satu fitrah mendasar, yaitu kebutuhan akan kepastian  hukum. Kebutuhan ini lahir karena adanya kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan hidup berkumpul.

Islam mengajarkan bahwa kepastian hukum itu bahkan harus ada dalam kumpulan manusia dalam jumlah minimal dua orang. Ketika dua orang berkumpul menjadi suami dan istri, suami harus jadi  pemimpin.  Ketika  tiga orang melakukan perjalanan,  Nabi  mengajarkan agar salah satu di antara mereka dipilih jadi pemimpin. Ini masalah kepastian hukum.

Kepastian hukum identik dengan kepastian tujuan dan motivasi, sehingga meredam potensi-potensi perselisihan. Semakin  banyak jumlah orang yang berkumpul kepastian  hukum semakin mutlak diperlukan. Sebuah negara didirikan pada  hakikatnya  bertujuan menegakkan kepastian hukum yang  sudah  disepakati demi kepentingan bersama, bukan demi kepentingan golongan terten­tu saja.

Dengan kepastian hukum setiap pelanggar hukum sudah tahu sanksi hukum apa yang layak diterimanya. Demikian juga masyarakat secara  umum pasti sudah tahu bahwa pencuri ayam harus  dijatuhi hukuman apa dan koruptor harus divonis bagaimana. Dalam lindungan kepastian hukum setiap anggota masyarakat akan menjalankan  sis­kamling  (sistem keamanan lingkungan) secara otomatis  selama  24 jam.

Mereka akan saling menjaga, saling mengontrol. Seorang ketua RT tidak akan marah kepada warga yang melaporkan anaknya  mencuri atau  berjudi, malah akan berterimakasih. Setiap warga  tak  akan takut  mengkritik dan melaporkan penyelewengan  pemimpin,  karena mereka tahu bahwa hukum tidak pandang bulu. Di dalam suasana  seperti  inilah rasa keadilan tumbuh; dari logika  obyektif,  bukan subyektif, sehingga orang yang paling bajingan pun akan  terpaksa rela menerima hukum yang berlaku.

Keadilan memang tidak bisa dipisahkan dari hukum. Dalam  pengertian orang Indonesia keadilan bahkan identik dengan hukum itu sendiri.  Dalam bahasa Indonesia, dihukum dan diadili  mempunyai makna  yang sama. Yang menarik, pemahaman ini ternyata ada  kemiripan dengan konsep Al-Quran, yang mengisyaratkan bahwa  pengaruh ajaran Islam memang telah cukup mengakar dalam diri bangsa  Indonesia.

Surat An-Nahl ayat 90-95 mengingatkan bahwa keadilan tidak terpisahkan  dengan janji dan sumpah manusia  untuk  melaksanakan peraturan (hukum), dan sebaliknya ketidakadilan akan timbul  bila janji dan sumpah itu dilanggar. Di situ digambarkan bahwa pelanggar janji dan sumpah adalah ibarat seorang wanita yang  mencabuti benang  dari tenunan yang rapi sehingga menjadi  tumpukan  benang kusut.

Dengan cara itulah orang-orang yang semula  berjanji  dan bersumpah untuk menjadi penegak hukum itu (para pemimpin)  akhir­nya menjadi para penipu bagi sesamanya (rakyat). Dengan demikian kepastian  hukum agaknya sangat tergantung pada  sikap  konsisten dari kaum yang diamanati untuk menjadi pengawal hukum.

Pemimpin lambang hukum
“Manusia yang mau dipimpin manusia adalah manusia  kambing,” kata  teman  penulis. Lalu ia pun menjelaskan  arti  kata-katanya yang sangat sinis dan kontroversial itu. Menurutnya, manusia pada hakikatnya hanya bisa memimpin kambing atau hewan ternak lainnya. Manusia tidak bisa memimpin sesama manusia. Manusia  hanya  bisa dipimpin oleh yang lebih tinggi dari manusia, yaitu Tuhan. “Hanya Tuhan yang mampu menegakkan kebenaran mutlak,” katanya pula. “Karena  itu Islam menawarkan konsep penyerahan diri  pada  kehendak Tuhan.”

Dalam rangka penyerahan diri pada kehendak Tuhan itulah seorang isteri rela dipimpin oleh suaminya. Sebaliknya si suami  pun menjadi  pemimpin dengan sikap yang sama. Dengan demikian  mereka berdua  sebenarnya hanya menjalankan suatu konsep,  yaitu  konsep Tuhan. Jadi yang berperan sebagai pemimpin yang sebenarnya adalah Tuhan melalui konsepnya. Manusia, pemimpin maupun rakyat,  hanya­lah pelaksana amanah Tuhan.

Karena yang menjadi pemimpin adalah Tuhan melalui konsepnya, maka  seorang manusia bisa tampil sebagai pemimpin sesamanya  hanyalah karena ia relatif lebih menguasai konsep dibandingkan  kebanyakan orang yang lainnya. Islam mempolakan prinsip ini, misal­nya, dalam shalat jamaah. Seseorang yang tampil sebagai imam  dalam shalat jamaah bukanlah orang paling kaya atau paling ditakuti tapi orang yang relatif paling memahami Al-Quran.

Kenapa  imam dalam shalat harus orang yang  paling  memahami Al-Quran  (aqra-u-hum li-kitabillah)?  Sebab seorang  imam  (baca: pemimpin)  bukan hanya harus mengatur dan memerintah,  tapi  juga berkewajiban mengajar dan membimbing; dan harus menjadi  panutan. Seorang pemimpin, dengan kata lain, adalah wakil (representative) atau  lambang dari hukum itu sendiri. Kepadanya  rakyat  bertanya tentang hukum. Kepadanya rakyat bercermin diri. Pada sosok pemimpin  rakyat melihat sosok hukum. Pemimpin sejati  adalah  pewujud hukum  sejati, yang akan mengisi angan-angan dan mimpi  rakyatnya dengan kekaguman dan cinta. Sebab, bukankah hukum itu adalah  milik  bersama  yang paling berharga?

Lalu rakyat mana  yang  tidak akan  bahagia bila pemeliharaan ‘harta’ yang paling berharga  itu dikomandoi oleh pemimpin yang teguh memegang amanah?

Sebaliknya, pemimpin  yang  selalu merasa dan mengatakan bahwa  hukum  adalah miliknya sendiri, apalagi hasil ciptaannya sendiri, maka  rakyat akan  merasa  telah kehilangan segalanya. Bila  mereka  beringas, timbullah  pemberontakan. Tapi bila mereka apatis, sang  pemimpin dipersilakan memimpin patung.

***

Pondok Pinang,

16 April 1998

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: