Wakil Rakyat (Sebuah Kelirumologi?)

Grup band Slank, pencipta lagu "Gosip Jalanan" yang membuat Gayus Lumbun mencak-mencak.

Grup band Slank, pencipta lagu "Gosip Jalanan" yang membuat Gayus Lumbun mencak-mencak.

Kebanyakan orang (rakyat) mungkin berpikir bahwa wakil rakyat itu adalah wakil mereka secara hierarki (tingkat kekuasaan). Dengan kata lain, kebanyakan orang awam mungkin mengira bahwa wakil rakyat itu adalah bawahan mereka. Karena itu, mungkin, mereka merasa berhak menegur secara blak-blakan dengan susunan kalimat seperti syair lagu Iwan Fals (Wakil Rakyat), atau menyindir secara nyinir seperti syair lagu Grup Band Slank (Gosip Jalanan).

Dan rakyat pun tersentak, terperangah, dan melongo ketika Prof. Dr. T. Gayus Lumbun, SH, MH, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR, murka terhadap Slank, karena menganggap syair lagu Slank itu sebagai penistaan terhadap lembaga sakral seperti DPR. Sang proffesor yang pengacara ini pun mengancam akan melakukan somasi terhadap Slank. Rakyat bengong, karena Slank yang adalah anak-anak rakyat, yang mengangkat gosip mereka di jalanan menjadi syair lagu, kok malah dimarahi oleh wakil mereka sendiri? Wakil macam apa yang berani memprotes kritik ‘bos’nya?

Itulah sebuah contoh menarik tentang kekeliruan cara berpikir rakyat!

slank5Rakyat telah salah besar dengan menganggap tuan-tuan di DPR sebagai wakil hierarkis mereka. Tapi, sebenarnya, kekeliruan itu bukanlah semata-mata timbul dari kebodohan awam. Bila meminjam istilah Jaya Suprana, “kelirumologi” (baca: pengeliruan; pengecohan) itu sebenarnya justru dihidangkan (disosialisasikan) oleh para wakil rakyat itu sendiri, khususnya di saat-saat kampanye. Bagi mereka, terutama di masa kampanye, kelirumologi itu penting, untuk (apa lagi kalau bukan) memikat hati rakyat.

Rakyat yang bodoh dan (selalu dalam posisi) lemah menjadi terhibur ketika ada orang-orang pintar dan kuat menempatkan diri (seperti iklas banget ‘gitu lho!) sebagai wakil mereka, dan memosisikan mereka sendiri (rakyat) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara! Mereka tidak tahu bahwa istilah-istilah “wakil rakyat”, “rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi”, “suara rakyat adalah suara Tuhan” itu hanyalah bermakna simbolis (lambang), bukan khierarkis, dan tentu saja tidak real (nyata). Dengan istilah-istilah itu, dan banyak istilah lain yang disemburkan pelaku politik, rakyat hanyalah diberi candu, bila bukan racun.

Tapi perbedaan candu dan racun itu sendiri hanyalah dalam soal cara kerja. Yang satu (racun) mematikan secara cepat, yang lain (candu) membunuh perlahan-lahan, dan dengan biaya mahal, yang harus ditanggung si korban sendiri.

Itulah drama demokrasi. Sebuah drama ironis tentang penjatahan kekuasaan di tengah kehidupan manusia. Kekuasaan tertinggi, yang dimiliki Tuhan, ‘diserahkan’ kepada kelompok manusia terbanyak di posisi terlemah, rakyat, supaya bisa dirampas seketika itu juga oleh mereka yang kuat, yang menempati lembaga legislatif (DPR), yudikatif (peradilan), dan eksekutif (pemerintah).

Proses perampasan kekuasaan itu dimulai dengan pembentukan partai-partai politik (parpol), yang masing-masing dimaklumkan sebagai wadah untuk menampung berbagai kepentingan rakyat, yang nanti akan diwujudkan menjadi undang-undang, yang harus dijalankan pemerintah. Lalu, tahukah anda, berapa banyak biaya untuk mendirikan sebuah parpol? Ingatlah berapa banyak jumlah provinsi kita, dan berapa kantor yang harus didirikan di setiap provinsi, berapa kendaraan yang harus tersedia di setiap kantor, berapa banyak baliho, bendera, jaket, pin, dan atribut-atribut lain yang harus dibikin, berapa sering rapat-rapat diadakan setiap bulan, berapa banyak perjalanan untuk berbagai keperluan, berapa kali konferensi pers, seminar, pemasangan iklan di media cetak dan elektronik, dan seabrek tetek bengek lain lagi! Semua membutukan uang. Sekecil-kecilnya sebuah parpol, uang dalam jumlah miliaran harus diadakan untuk membiayainya.

Lantas, dari mana uangnya? Siapa cukongnya? Nama-nama seperti SBY, Wiranto, Sutiyoso, Prabowo, dan lain-lain yang sekelas mereka, mungkin bisa disebut sebagai “raja uang”. Ditambah dengan pengaruh besar mereka, tokoh-tokoh tersebut pastilah bisa pula menggandeng para raja uang lain untuk bergabung, saling tanggung renteng memodali parpol. Dan bisa anda bayangkan betapa cepatnya mobilisasi mereka untuk membesarkan parpol. Bahkan bukan hanya cepat! Mereka juga – dengan uang yang berlimpah – sanggup membuat segala geliat parpol menjadi tampak anggun, indah, gemerlap, dan semarak.

Gedung-gedung mereka berdiri megah di mana-mana. Dan, pada saat kampanye, ke mana pun kita pergi, bendera mereka tampak berkibaran dalam barisan-barisan panjang dan jarak berdekatan, baliho-baliho mereka menabrak mata, iklan-iklan mereka ada di setiap koran, majalah, radio, televisi, dan internet. Mereka juga menerbitkan buku, koran, dan majalah sendiri, di samping melempar selebaran di setiap kerumunan, dan menempel pamflet di setiap tiang dan pepohonan. Dan, bila tokoh-tokoh pendiri parpol itu bukanlah raja uang, tapi hanya memiliki isme atau slogan tertentu, mereka tetap bisa mendapatkan uang dari teman, simpatisan, atau siapa pun yang punya “gudang uang”, yang bisa dirayu dengan janji-janji dan ditodong dengan ancaman.

Pokoknya, lewat kepiawaian para pendiri parpol bermanuver, kita bisa melihat betapa banyaknya orang Indonesia yang kaya dan dermawan! Triliunan uang mereka hamburkan begitu mudahnya! Itu baru ‘pemandangan’ dari sisi pembuatan parpol. Bagaimana dari sisi pemilihan umum (pemilu)? Beberapa bulan lalu, kita mendengar dan membaca pengumuman bahwa negara harus menyediakan uang sebanyak 22,3 triliun rupiah dari Anggaran Perbelanjaan Negara (APBN) dan 25,6 tirliun rupiah dari Anggaran Perbelanjaan Daerah (APBD), untuk biaya pemilu tahun 2009. Sebegitu banyak? ‘Hanya’ untuk pemilu?

Wah, jangan bodoh! Pemilu itu kan diadakan secara nasional, untuk 200an juta orang, yang tinggal di berbagai pulau yang berpencaran. Pasti butuh biaya banyak. Lagi pula, pemilu itu penting untuk menegakkan demokrasi, alias demos kratia, alias pemerintahan rakyat! Jadi, uang segitu mah terbilang kecil atau wajar saja lah!

Jadi rakyat itu mbok jangan cengeng! Jangan cemburu buta dengan penghamburan uang sebegitu banyak, dari kantong orang-orang kaya dan kas negara, untuk mendirikan parpol dan menyelenggarakan pemilu. Semua kan demi kepentingan rakyat juga.

Tapi, bagaimana dengan segala infra struktur di desa-desa dan perkampungan yang belum tersedia dan yang amburadul? Bagaimana dengan jalan-jalan, jembatan, puskesmas, sekolah, yang belum ada dan yang acak adul? Bagaimana dengan rakyat yang tak punya uang untuk menyekolahkan anak dan jualan gorengan? Bagaimana bila uang untuk parpol dan pemilu itu langsung saja dikucurkan untuk memenuhi hajat-hajat rakyat yang sangat mendesak itu?

O, dasar bego! Ya tidak bisa begitu dong! Untuk itu kan demokrasi harus tegak dulu; supaya jelas dan pasti siapa yang berkuasa, siapa yang berhak mengatur dan wajib diatur. Untuk mendapatkan segala haknya itu kan rakyat harus menyerahkan dulu kekuasaan mereka secara resmi kepada wakil-wakil mereka, supaya nanti hak-hak mereka itu ada yang mengatur, sehingga nanti bisa disalurkan secara terarah dan tertib. Begitu!

Tapi, itulah kisah sahibul-hikayat, dongeng para penghibur (atau pengibul?) rakyat tentang indahnya demokrasi.

Kenyataannya, sejak zaman Demokrasi Liberal yang digelar mulai tahun 1955, sampai Demokrasi Terpimpin (mulai tahun 1959), Demokrasi Pancasila (1968-1997), dan sekarang zaman Reformasi (yang tidak jelas apa yang direformasi – dibangun ulang; diperbaiki), nasib rakyat tidak juga menjadi lebih baik, kalau bukan bertambah parah.

Apa yang salah?

Gayus Lumbun

Baru selang sehari setelah Gayus Lumbun mencak-mencak mau melabrak Slank dengan somasinya, meledak lah berita penangkapan Al Amin Nur Nasution, anggota Komisi IV, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Amin dan Azirwan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan, Riau, tertangkap basah di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, sekitar pukul 02 WIB (Rabu, 9 April 2008). Dugaannya, mereka sedang melakukan ‘transaksi’ suap dalam kasus alih fungsi hutan lindung menjadi hutan industri. Untuk itu, harian Republika menulis analisis berjudul Al Amin ‘Kualat’ Lagu Slank (Kamis, 10 April 2008). Tentu saja bukan karena lagu Slank begitu sakti, sehingga membuat anggota DPR kena tulah menjadi koruptor. Sebaliknya, gosip jalanan yang diangkat Slank menjadi sair lagunya justru muncul karena perilaku sejumlah oknum DPR sendiri. Karena itulah, reaksi ‘heroik’ Gayus Lumbun dan kawan-kawan terhadap lagu Slank menjadi sangat lucu. Seperti menepuk air comberan, dan memercik ke wajah sendiri! Apalagi penangkapan wakil rakyat oleh KPK dan polisi terjadi lagi dan terjadi lagi. Apalagi setelah usai pemilu legislatif kemarin calon wakil rakyat yang tak terpilih banyak yang stress, depresi, mengamuk, dan malah ada yang bunuh diri.

Satu hal menjadi jelas dan semakin jelas. Yaitu bahwa wakil rakyat bukan lah wakil hierarkis rakyat. Istilah wakil rakyat itu hanyalah sebuah kelirumologi yang direkayasa.∆

Comments
2 Responses to “Wakil Rakyat (Sebuah Kelirumologi?)”
  1. rinoprabu says:

    lugas dan mengena
    izin copy pak ahmad

  2. Ahmad Haes says:

    Silakan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: