Komedi Dan Tragedi SADDAM HUSEIN (9)

Saddam dan Catherine Gaspie, dubes AS untuk Irak.

Saddam dan Catherine Gaspie, dubes AS untuk Irak.

Perang Irak-Iran, Cermin Ambisi Saddam
Tanggal 17 September 1980 menjadi tanggal penting dalam sejarah Irak modern. Saat itulah rakyat Irak, untuk pertama kali, diajak Saddam memasuki situasi perang, yang ternyata berkelanjutan sampai sekitar 20 tahun ke depan. Waktu itu, Presiden Saddam Hussein berdiri di hadapan Sidang Nasional, dan dengan nada suara yang tak ubahnya Jamal Abdul Nassir (Presiden Mesir) ketika memaklumkan nasionalisasi Terusan Suez, ia membatalkan Persetujuan 6 Maret 1975, yang dibuat bersama Iran, dan dengan demikian ia menuntut pengembalian Shatt al-Arab ke dalam kekuasaan Irak.

Hari itu, Saddam mengenakan pakaian seragam Panglima Angkatan Bersenjata, sementara para pejabat tinggi Irak mengenakan seragam Tentara Rakyat. Perang tertunda dengan Iran akhirnya harus dimulai.

Perang itu memang telah dipersiapkan sejak lama. Untuk dapat memahaminya, kita harus mengingat peristiwa penandatanganan perjanjian tanggal 6 Maret 1975 itu.

Perjanjian tersebut terjadi berkat keberhasilan mendiang Presiden Aljazair, Houari Baoumedienne mempertemukan Saddam Hussein dengan penguasa Iran, Muhammad Reza Pahlevi. Saddam masih sebagai Wakil Presiden, sementara Syah Reza Pahlevi sedang menempati puncak kekuasaan di negaranya. Saddam datang ke tempat pertemuan dengan meninggalkan sebuah perang lokal di belakangnya; yaitu perang antara pasukan Irak melawan pemberontak Kurdi di Irak Selatan, yang dalam tempo setahun sudah menyebabkan kematian 60.000 orang Irak (16.000 di antaranya tentara).

Syah Reza Pahlevi saat itu sudah merasakan embusan angin revolusi di negaranya, yang justru berasal dari Irak. Ya, aksi-aksi revolusioner di Iran justru didukung oleh Irak. Ayatullah Ruhullah Khomeini saat itu mengendalikan gerakan revolusinya di sebuah kota di Irak, Najaf.

Kedua tokoh itu ingin agar pertemuan mereka membuahkan hasil besar.  Syah Iran ingin mendapatkan jaminan keamanan penuh untuk menjalankan peran yang dipilihnya sebagai ‘polisi Teluk’, suatu peran yang disokong oleh dan dipersenjatai Amerika Serikat.  Di lain pihak, Saddam Hussein ingin mendapatkan ruang lebih luas untuk mengembangkan negaranya menjadi suatu negara modern dengan sosok militer yang kuat. Kedua orang ‘bercita-cita besar’ itu akhirnya sepakat menandatangani sebuah perjanjian pada tanggal 6 Maret 1975. Batas kedua negara ditentukan berdasar Protokol Konstatinopel 1913 dan Panitia Perbatasan 1914. Sungai Tigris dibagi menurut Garis Thalweg.

Berbagai panitia diaktifkan untuk melaksanakan perjanjian itu. Syah Iran merencanakan kenjungan resmi ke Irak, tapi dengan syarat agar Imam Khomeini disingkirkan dari Irak selama masa kunjungannya, karena Syah Iran juga akan mengunjungi Najaf dan Karbala, tempat suci kaum Syi’ah.

Kendati tidak ada koordinasi antara penguasa Irak dengan Imam Khomeini, Pemerintah Irak menolak persyaratan yang diajukan Syah Iran itu. Alhasil, rencana kunjungan resmi itu tak pernah terlaksana.

Dalam pandangan Pemerintah Irak, sepanjang masa kerusuhan yang terus meningkat di Iran, sampai kemudian Syah Reza Pahlevi dijatuhkan Khomeini dengan revolusi rakyatnya, hanya sedikit yang dilakukan Iran untuk melaksanakan perjanjian bulan Maret itu. Setelah Khomeini menumbangkan Syah Reza, Irak berharap rejim baru Iran mengambil langkah-langkah pasti untuk memenuhi perjanjian itu. Tapi, hubungan Irak dengan Iran malah semakin memburuk. Pemerintah baru Iran malah sering mengeluarkan deklarasi-deklarasi yang dirasakan Irak dapat membangkitkan sentimen golongan. Selain itu, mereka juga mengklaim bahwa Teluk Arab adalah milik Iran (= Teluk Persia). Beberapa kejadian yang diarahkan untuk menciptakan kekacauan di Irak pun bermunculan.

Hubungan kedua negara kian memanas. Irak membalas provokasi Iran dengan mensponsori pihak-pihak yang menentang revolusi Iran, setelah semakin ketahuan bahwa Khomeini ingin menjatuhkan rejim Saddam Hussein. Semakin hari, para pemimpin Iran bahkan terlihat kurang menutupi tujuan tersebut. Setelah pelaksanaan hukuman mati bagi Ayatullah Muhammad Bakr Sadr, salah seorang pemimpin Partai Ad-Da’wah yang mendukung Khomeini, Iran menyerukan agar Angkatan Bersenjata Irak menjatuhkan rejim Saddam Hussein, karena ia ‘non-muslim’ alias kafir.

Awal September 1980, Saddam melihat timbulnya perubahan pada batas-batas kedua negara, dan orang-orang Irak yang tinggal di perbatasan setiap hari menghadapi ancaman penembakan. Karena itu, Saddam mengumpulkan para pemimpin militer, menyuruh mereka meninjau keadaan itu, sambil juga meminta Menteri Luar Negeri Irak mengirim pesan lewat saluran diplomasi, meminta Iran meninggalkan wilayah Irak, terutama daerah perbatasan Zein al-Qaus.

Tanggal 7 September, irak mengirimkan memorandum kepada pasukan Iran. Hasilnya, alih-alih mundur, pasukan Iran  malah diperkuat dengan pesawat-pesawat pemburu. Sejak saat itulah, Saddam Hussein memutuskan untuk membebaskan Zein al-Qaus dan daerah-daerah lain yang dikuasai Iran. “Setiap penduduk Irak harus siap mengalirkan darahnya untuk bangsa dan pendiriannya,” kata Saddam.

Mulailah pasukan Irak di daerah perbatasan merancang tindakan pembebasan, yang disebut “Operasi Saddam Hussein”. Dua kota Iran dibom, dua pesawat Iran ditembak jatuh dan sejumlah serdadu Iran ditawan. Dalam tempo beberapa jam, tanggal 9 September, tentara Irak sudah mengibarkan bendera di Zein al-Qaus, dan sejumlah besar tentara Iran menjadi tawanan. Hari-hari berikutnya, perang semakin meluas.

Pada tanggal 17 September, Saddam mengadakan pertemuan dengan Dewan Komando Revolusi, lalu memutuskan untuk membatalkan Perjanjian 6 Maret 1975 yang dibuat antara Irak dengan Iran. Keputusan itu diambil setelah jelas bahwa Iran tidak berhasrat memelihara perjanjian tersebut. Bahkan Presiden Iran, Abul-Hassan Bani Sadr, mengisyaratkan hal itu dengan mengatakan, “Siapa yang menandatangani Perjanjian Aljazair itu? Rejim Syah Reza pun tidak menerapkan perjanjian itu.”

Pihak Irak kemudian menyebarkan sebuah pengumuman ke kapal-kapal yang menggunakan Shatt al-Arab, untuk mengingatkan mereka bahwa sejak saat itu mereka harus mengibarkan bendera Irak dan mematuhi instruksi-instruksi perjabat Irak di daerah itu. Di situ juga ditegaskan bahwa pembatalan perjanjian tahun 1975 itu dengan sendirinya menjadikan Irak berkuasa penuh atas tanah, air, dan udara di wilayah itu. Ditegaskan pula bahwa kapal-kapal yang masuk ke situ harus membayar izin masuk kepada Irak, dan harus menggunakan pilot-pilot untuk melintasi udara di kawasan itu.  Pendeknya, segala sesuatu yang ada dan terjadi di situ adalah urusan Pemerintah Irak belaka.

Sejak awal, Saddam Hussein menegaskan bahwa ia hanya ingin mengem-balikan hak-hak Irak, dan tidak ada hasrat untuk menduduki wilayah iran. Karena itu, ia mengirimkan pesan kepada negara-negara adikuasa (waktu itu Uni Soviet dan Amerika Serikat) agar mereka menjauhkan diri dari konflik itu. Namun, sayangnya, pengembalian hak-hak itu adalah berarti perang! Perang yang sangat memprihatinkan umat Islam sedunia, karena kedua belah pihak yang melakukannya adalah sesama negara-negara muslim.

Apa pun alasannya, keduanya tidak bisa dibenarkan. Karena, seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59, setiap perselisihan di kalangan orang beriman harus diselesaikan melalui ajaran Allah melalui sunnah rasul-Nya. Juga, seperti kata sebuah Hadits:  Bila dua orang muslim berhadapan dengan membawa pedang, lalu di antata mereka ada yang terbunuh, maka baik yang membunuh maupun yang terbunuh, kedua-keduanya masuk neraka. Ketika Rasullullah ditanya mengapa yang terbunuh itu masuk neraka, beliau menjawab bahwa orang yang terbunuh itu juga sebelumnya berniat hendak membunuh saudaranya.

Maju ke Garis Depan
Beberapa negara Arab berusaha menjadi pendamai, tapi semua gagal, karena Saddam malah bersikukuh mengatakan bahwa bangsa Arab justru harus tegak di sisi Irak. Salah seorang tokoh mediator yang menonjol pada waktu itu adalah Yassir Arafat, yang menempatkan diri dalam posisi netral. Presiden Aljazair, yang pernah berhasil mempertemukan Saddam dan Syah Reza, juga tidak mampu menjadi pendamai. Para penengah dari Dunia Islam juga tak ada yang bisa berbuat banyak.

Namun, dalam keadaan unggul di medan pertempuran, ditandai dengan keberhasilan pasukan Irak menyusup jauh ke wilayah Iran, Saddam Hussein kemudian menanggapi secara positif penengah Islam yang mengusulkan gencatan senjata. Tapi Iran menolak dengan alasan bahwa hal itu hanya bisa terjadi bila situasi militer dikembalikan kepada keadaan seperti tanggal 8 September 1980.

Duta Besar Iran untuk Moskow bahkan mengatakan bahwa gencatan sejata bisa terjadi bila pasukan Irak mundur, Presiden Saddam Hussein mengundurkan diri dari jabatannya, dan Irak menyerahkan Basrah kepada Iran sebagai pengganti kerugian Iran selama perang. Sang Dubes itu kemudian dipanggil pulang oleh pemerintahnya, tapi tak lama kemudian dikembalikan ke tempat tugasnya.

Gencatan senjata memang sempat terjadi, namun hanya dalam beberapa jam. Penyusupan pasukan Irak ke Iran, dibalas Iran dengan peluncuran bom  ke kota-kota Irak, tanpa peduli mengenai warga sipil. Irak pun membalas dengan melancarkan serangan udara ke Teheran dan sekitarnya, diikuti dengan tindakan penghancuran basis-basis angkatan laut Iran di Shatt al-Arab.

Dalam wawancara dengan penulis biografi resminya, Fuad Matar, Saddam Hussein mengatakan bahwa ia memang tidak bisa dicegah, karena Imam Khomeini sendiri tidak bisa melupakan tindakan Pemerintah Irak atas dirinya, yang mengekstra-disinya beberapa bulan menjelang pecahnya revolusi di Iran. Selain itu, Saddam yakin bahwa Khomeini ingin mengekspor “Revolusi Islam”-nya ke Irak. Dalam  beberapa kesempatan,  Khomeini juga mengatakan bahwa Irak adalah milik Persia, dan bahwa Saddam Husssein adalah orang murtad.  Empat bulan sebelum  perang meletus, Radio Iran menyiarkan pernyataan Khomeini yang berisi seruan agar rakyat Irak membebas-kan diri dari tindasan agresor (Saddam). “Semua rakyat dan tentara Irak mempunyai kewajiban untuk memberontak terhadap partai non-Islam (Baath) di Irak,” katanya.

Tapi, tentara Irak adalah tentara Saddam, yang setia kepada Saddam; sedangkan perang itu pun meletus bukan dimulai oleh angkatan bersenjata Irak, tapi oleh rakyat yang dimobilisasi. Sejak awal menjadi Presiden Irak, Saddam memang sudah menegaskan bahwa Irak harus dibela oleh rakyat Irak. Ketika memaklumkan perang, sarafnya seperti terbuat dari baja. Ia siap untuk menang, tapi juga siap menghadapi rintangan yang muncul.

Saddam adalah salah satu di antara pengendara tank pertama yang melintasi wilayah Irak pada tanggal 22 September 1980. Kalau saja ia tidak didesak para pembantunya untuk tinggal di belakang demi mengatur operasi-operasi, ia akan terus ikut dalam seluruh pertempuran. Ketika jet-jet Phantom Iran mengancam di atas kepala, Saddam masih tak gentar untuk berkeliaran di jalan.

Sebelum berperang dengan Iran, irak telah mempunyai persediaan bahan pangan yang melimpah. Demikian juga amunisi. Sejumlah studi internasional mengatakan bahwa selama lebih lima tahun sebelum perang dengan Iran, Irak telah membeli senjata sangat banyak, tapi tak pernah memamerkannya. Para ahli Irak bahkan telah mempelajari senjata-senjata mutakhir yang dimiliki Iran. Karena itu, tentara Irak pun tidak mengalami kesulitan menggunakan senjata-senjata yang mereka rampas dari tentara Iran, yang mereka gunakan untuk menyerang tentara Iran sendiri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: