Di Manakah Sikap Kritis Bangsa Kita?

Ihsanuddin Noorsy, Amien Rais, Kwik Kian Gie, Grup Band Slank, Sophan Sophian. Cukup kritiskah mereka?
Ihsanuddin Noorsy, Amien Rais, Kwik Kian Gie, Grup Band Slank, Sophan Sophian. Cukup kritiskah mereka?

1.    Tragedi bangsa: lenyapnya sikap kritis

nur-alim-didi Sering kali kita dengar orang mengatakan bahwa bangsa kita sekarang tengah dilanda krisis multi dimensi; tapi mungkin terlalu sedikit orang yang ‘mengkritisi’ bahwa segala krisis itu sebenarnya berporos pada hilangnya atau tumpulnya daya kritis kita. Itulah yang menyebabkan kita mudah didikte, dikendalikan, dikibuli, sampai akhirnya ditindas dan dipasung.

Tapi mengapa pula ketumpulan daya kritis itu melanda sebauah “bangsa berbudaya luhur” seperti kita? Apakah keluhuran budaya itu tidak bersangkut-paut dengan sikap kritis? Atau keluhuran itu hanya sebuah mitos, semboyan, atau klaim kosong belaka?
Mengapa sebuah bangsa berbudaya luhur tidak bisa melahirkan para pemimpin yang mampu mewakili keluhuran budayanya, bahkan sebaliknya hanya melahirkan para pemimpin korup, peleceh amanat?

Bangsa kita juga mengaku diri sebagai bangsa relijius, dan ini dibuktikan dengan adanya agama-agama besar dunia yang dipeluk sebagian terbesar bangsa ini dan hampir tidak adanya keberanian kaum atheis menonjolkan diri (kecuali Pramoedya Ananta Toer) karena berarti melawan arus.

Kita juga tahu bahwa tidak ada agama yang mengajarkan agar kita berbuat culas; tidak ada agama yang membimbing kita untuk membuat kita menjadi manusia bodoh dan kerdil, sehingga bisa diinjak-injak dan dipasung oleh  beberapa gelintir manusia durjana. Tapi mengapa kenyataan yang mengungkung, yang kita pijak dan junjung, yang kira hirup dan telan, yang kita saksikan dan bayangkan adalah kebalikan dari klaim dan pernyataan?
Apakah bangsa kita sebenarnya hanya bangsa pemimpi, pelamun, alias pengkhayal ulung?

Kritik dan status quo
Suatu hari di tahun 1994, putri saya yang berusia 4 tahun 5 bulan mengajukan pertanyaan sederhana, yaitu: “Apa arti kata derajat?”  Saya bingung karena tidak dapat menjelaskan dengan bahasa yang dapat dia pahami. Mungkin juga karena waktu itu saya terlalu cenderung menghubungkan kata tersebut dengan hal-hal yang abstrak. Maka sebagai jalan pintas, saya berikan saja jabawan ‘diplomatis’ yang mudah-mudahan bisa membungkam mulut mulut kecil yang indah itu. Saya bilang, “Nanti juga kamu akan tahu; kalau kamu sudah sekolah!”

Anak saya bereaksi dengan cepat. Dia bilang, “Bapak kan pernah sekolah! Masa nggak bisa ngasih tahu?”

Saya terhenyak. Kaget. Geli. Kagum.

Dengan demikian, saya menyebut anak saya kritis; dan sebatas kasus demikian, saya bisa menceritakan sikap kritis anak saya dengan bangga. Tapi, bagaimana kalau suatu hari ia mengritik perbuatan saya yang salah? Masihkah saya bisa bercerita dengan bangga? Apakah saya tidak akan berusaha merahasiakannya, dan sikap kritis anak saya selanjutnya saya sebut sebagai kurang ajar?

Tegasnya, kita  tidak menyukai sikap kritis anak kita, atau siapa pun, yang cenderung mengancam keamanan status, kedudukan, derajat, pangkat, jabatan, dan sebagainya. Ringkasnya, kritik boleh dilancarkan tapi jangan mengusik status quo!

Justru di situlah masalahnya.
Sikap kritis,  yang melahirkan kritik, ada kalanya – bahkan sering – merupakan lawan langsung bagi status quo; dan sebaliknya, kebanyakan kita adalah para penegak, pendukung dan penikmat status quo. Sikap kritis – dengan demikian –  menjadi sesuatu yang tabu; dan para ‘kritikus’  lantas dianggap tikus yang harus dibikin mampus.

Tapi apakah setiap status quo itu buruk? Belum tentu. Yang pasti, setiap status quo mempunyai para pahlawan dan hulu balang yang siap membelanya mati-matian. Dari mereka kita sering mendengar ‘kecap’ emosional, misalnya yang berbunyi: pejah gesang mbela Mega. Atau seperti versi Matori Abdul Djalil sewaktu masih menganggungkan Gus Dur: “Biar muntah darah, biar dada pecah, kita bela Gus Dur!”

Gus Dur. Tulisan-tulisannya mengisyarakatkan bahwa ia kritis. Tapi ...
Gus Dur. Tulisan-tulisannya mengisyarakatkan bahwa ia kritis. Tapi …

Tampilnya Gus Dur ke puncak kekuasaan bahkan menjadi fenomena yang menegaskan kematian sikap kritis kita, sekaligus membuktikan bahwa kita lebih mengedepankan wishful thinking. Kita tidak peduli pada peringatan yang menyebutkan bahwa Gus Dur pernah dua kali kena stroke, yang tentu mengganggu kerja otaknya dan memperlemah fisiknya. Bahkan rusaknya penglihatan Gus Dur jelas sangat tidak mendukung untuk menjalankan tugas kepresidenan yang mengharuskannya membaca banyak surat dan dokumen; dan bila tugas-tugas demikian diserahkan saja kepada para pembantunya, maka ada kemungkinan Gus Dur dikibuli oleh mereka. Jelas, kepala negara modern tidak sama dengan para raja tempo dulu, yang tetap bisa tetap dinobatkan sebagai raja meskipun buta huruf, bahkan baru lahir dari kandungan ibunya sekalipun.

Para raja zaman dulu (kebanyakan) memang hanya sebuah simbul; dan kita tahu bahwa di belakang sang simbul itu sering bergentayangan para koruptor, manipulator, bajingan, serta para pejuang kepentingan.

Apakah kita, rakyat Indonesia, memang masih seperti rakyat kerajaan tempo dulu, yang menganggap raja sebagai titisan dewa, dan negara kita serta seluruh rakyatnya adalah milik si raja? Alhasil, ketika raja melaksanakan suatu kewajiban, rakyat menganggapnya sebagai berkah, anugerah, dan kemulian. Sikap rakyat (bawahan) yang demikian tergambar antara lain melalui isi VCD Banyumas yang menghebohkan itu. Polisi menganggap Megawati sebagai dewi penolong mereka.

Bila sebagian besar rakyat Indonesia masih beralam pikiran demikian, sebagian kecilnya tentu memanfaatkannya untuk mengambil keuntungan. Di tengah rakyat yang memandang para pemimpin sebagai dewa, tampillah para pemimpin yang kedewa-dewaan dengan ciri sikap sok suci, sok kuasa, gila hormat, tak tersentuh (untouchable), dan tak mungkin berbuat salah (can do no wrong). Otomatis, gaya kepemimpinan mereka pun sangat otoriter dan anti kritik. Soekarno dan Soeharto adalah tipe pemimpin demikian. Gus Dur, dikatakan sahabatnya Nurcholis Madjid selain anti kritik juga sangat pemarah (Panjimas 6 September 2000). Hal seperti itu juga teranyata ada pada Megawati, yang antara lain terungkap melalui sebuah wawancara dengan seorang wartawan muda SCTV.

Sika kedewa-dewaan mereka juga menjadi telanjang melalui kampanye pemilu capres yang baru lalu. Mereka mengumbar janji-janji muluk, mengesankan seolah-olah segala masalah bangsa ini bisa diselesaikan dengan hanya mengangkat tangan dan mengucapkan sim salabim. Bahkan, kendati mereka semua mengaku sebagai orang-orang relijius, dalam kampanye-kampanye mereka tidak pernah satu kali pun seorang di antara mereka mengakui tentang peran Tuhan, yang bisa mendukung atau menggagalkan impian-impian mereka. Kritik-kritik atas mereka, yang dilontarkan para pengamat dan digemakan para demonstran, disikapi seperti kata pepatah: “Tiba di mata dipejamkan, tiba di telinga ditulikan.”

Bahkan Wiranto yang diserang kritik Kivlan Zen lewat kasus pam swakarsa melakukan serangan balik dengan menyebut jabatan struktural Kivlan dalam kemiliteran yang lebih rendah dari dirinya, ditambah dengan ejekan atas bisnis istri Kivlan yang selalu gagal. Bersama Susilo Bambang Yudhoyono, Wiranto juga seperti kompak untuk tidak peduli pada peran militer (ABRI) di masa lalu, sehingga mereka terkesan tak mau tahu perasaan beberapa kalangan yang mengkhawatirkan bangkitnya kembali militerisme dalam pemerintahan, bila salah satu di antara mereka terpilih menjadi presiden. Mereka, seperti para pemimpin Indonesia secara umum, tidak mengenal budaya mundur (dari pencalonan) kendati kehadiran dan kiprah mereka jelas membuat cemas banyak orang.

Selain itu, ‘tradisi berkuasa’ juga agaknya membuat para pemimpin kita enggan memberikan kesempatan kepada orang lain. Dalam konteks orang-orang orba dan milikter, melalui ketua Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) kita mendapat gambaran jelas tentang sikap tersebut. R. Hartono dengan PKPB-nya (dulu) bahkan begitu gamblang mengajak orang untuk menjadi antek Suharto. Kesalahan Suharto dan orba memang diakui, tapi justru karena itu mereka minta diberi kesempatan untuk mengoreksi kesalahan itu  oleh tangan mereka sendiri.

SBY dan Wiranto, bila memang mereka tulus ingin memperbaiki kehidupan bangsa, tentu juga tidak lepas dari kecenderungan untuk mengoreksi kesalahan masa lalu (militer) dengan tangan sendiri tersebut. Padahal, seperti kata Kusnanto Anggoro (Kompas, 7 Agustus), TNI (tepatnya ABRI) should be punished (layak dihukum). Setelah sekian lama mereka malang-melintang di dunia politik dan membuat bangsa ini terpuruk, seharusnya mereka menarik diri sesaat, untuk introspeksi dan memberikan kesempatan pihak sipil untuk berkiprah.

Pemimpin tertinggi menjadi panutan para pemimpin di bawahnya. Bila para pemimpin tertinggi bersikap demikian, para pemimpin di bawah mereka pasti menerapkan gaya yang sama. Kenyataannya, di setiap bidang kehidupan, di setiap lembaga dan instansi, selalu kita temukan raja-raja kecil atau para pemimpin yang mencitrakan diri sebagai titisan dewa. Bahkan di perguruan tinggi juga tidak kurang kita temukan manusia-manusia yang bertopeng otoritas jabatan dan gelar kesarjanaan, yang memanfaatkan cap formalitas mereka untuk mengerdilkan sikap kritis mahasiswa, terutama terhadap mereka sendiri (para pemegang otoritas). Sebaliknya, mahasiswa yang mungkin menyimpan dendam terhadap para pemegang otoritas itu, menyalurkan dendam mereka kepada para mahasiswa baru, dengan cara melakukan praktik-praktik perpeloncoan yang keterlaluan tentu jauh dari bau ilmiah.

Dalam konteks budaya
Tanggal 8 Agustus 2000 Gus Dur menghadiri acara Ruwatan Sukerta yang diadakan di kampus UGM. Di sana ada sebelas orang yang mewakili bangsa Indonesia untuk diruwat, supaya bangsa kita bebas dari segala krisis. Gus Dur sendiri tidak diruwat, karena ia sudah bebas dari cengkeraman Batara Kala yang berusaha melumatnya di gedung DPR/MPR. Tapi bebasnya sang presiden (waktu itu) dari raksasa maut itu tidak menjamin kebebasan bangsa ini dari ancaman yang sama. Maka bangsa ini pun harus dibebaskan dari Batara Kala, dengan cara diruwat.

Ruwat (bahasa Jawa) secara harfiah berarti:

1. pulih kembali sebagai keadaan semula (tentang jadi-jadian, orang kena tulah dsb);

2. terlepas atau bebas dari nasib buruk yang akan menimpa (bagi orang yang menurut kepercayaan akan tertimpa nasib buruk seperti anak tunggal dsb);

3. (= ruwatan), upacara membebaskan orang dari nasib buruk yang akan menimpa. (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1976).

Ngeruwat, ngaruwat (Sunda) atau ruwatan adalah suatu upacara budaya yang sudah dilakukan nenek moyang kita entah sejak kapan. Upacara ini dilakukan (semula) sebagai upaya untuk membebaskan orang-orang tertentu dari bencana. Mereka dimandikan dengan air kembang, dan selanjutnya diadakan pertunjukan wayang kulit/golek semalam suntuk dengan lakon (cerita) tertentu, yang di dalamnya menampilkan tokoh Batara Kala.
Dasarnya adalah dongeng (mitos) tentang Batara Kala.

Dikisahkan bahwa suatu hari Batara Guru (pemimpin para dewa di kayangan) bertamasya bersama salah seorang istrinya dengan mengendarai Lembu Andini. Di tengah perjalanan, nafsu birahi sang dewa bangkit, dan ia pun ‘memperkosa’ istrinya – karena istrinya sebenarnya enggan meladeninya –  di atas punggung Lembu Andini. Alhasil, sebagian sperma Batara Guru jatuh ke laut, lalu menjelma menjadi makhluk berwujud raksasa. Batara Guru tidak mengakui raksasa itu sebagai anaknya, sampai suatu hari ia datang mengobrak-abrik kayangan untuk meminta pengakuan sang ayah.

Ada pula yang mengatakan Batara Kala lahir dalam bentuk kobaran api yang tak bisa dipadamkan, termasuk oleh para dewa sendiri. Segala senjata yang diarahkan kepadanya malah membuatnya semakin sakti. Ayahnya sendiri hanya mampu mencabut dua taringnya, yang kelak diberikan kepada Pandawa. Oleh sang ayah, Batara Kala ditempatkan di Nusakambangan bersama istrinya yang sebenarnya ibunya sendiri, yaitu Batari Durga.

Makanan Batara Kala adalah manusia. Supaya manusia tidak musnah, Batara Guru membatasi manusia yang boleh dimakannya, yaitu pandawa, kembang sepasang, ontang-anting, kendana-kendini, pancuran kapit sendang, sendang kapit pancuran, dampit, uger-uger lawang dan lain-lain. Namun jenis manusia-manusia tersebut itu pun bisa bebas dari Batara Kala bila  Ki Dalang Kandabuwana melakukan ruwatan. (Drs. R. Soetarno, Ensiklopedi Wayang, 1992).

Berdasar dongeng seperti itulah upacara ruwatan dilakukan. Seingat saya, yang waktu kecil sampai remaja menggemari pertunjukan wayang, bila pertunjukan wayang diadakan untuk ruwatan, para penonton yang pulang sebelum pertunjukan selesai akan menjadi mangsa Batara Kala, sebagai pengganti orang yang diruwat. Dengan kata lain, ruwatan itu dilakukan untuk mengelabui Batara Kala, supaya ia beralih dari mangsa sebenarnya kepada mangsa yang lain. Tegasnya, pertunjukan wayang yang berkaitan dengan ruwatan diadakan untuk menjaring para penonton yang bisa menjadi tumbal, tak peduli orang yang menjadi tumbal itu berdosa atau tidak. Dengan sendirinya tentu tak peduli juga apakah yang diruwat itu orang baik tau penjahat; yang penting punya duit untuk membayar dalang!

Bila logika demikian itu yang berlaku, ruwatan di UGM itu menampilkan sebelas tokoh (di antaranya ada Sri Edi Swasono) yang disebut mewakili bangsa Indonesia. Lalu siapa yang menjadi tumbal? Bila ruwatan dilakukan untuk menghilangkan krisis, apakah tumbalnya adalah rakyat kecil yang harus terus rela menerima dampak segala krisis? Atau, bila yang diruwat adalah bangsa Indonesia secara keseluruhan, apakah yang menjadi tumbalnya adalah bangsa lain?

Dalam konteks politik
Politik di sini saya pahami sebagai kiat (art) atau sistem untuk menjalankan pemerintahan.
Bila merujuk Pembukaan UUD 1945, politik kita harus melahirkan : “… suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertikban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, …”

UUD 1945 juga menegaskan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi negara, walau kemudian pemerintahan dijalankan oleh para eksekutif yang dipilih para wakil rakyat (sebelum ada pemilihan langsung). Jelasnya, negara kita diselenggarakan dengan sistem demokrasi.

Sejak bebas dari penjajahan, kita mengaku menjalankan demokrasi. Artinya, kita mengakui kedaulatan (= kekuasaan) rakyat. Tapi kenyataannya pengakuan itu hanyalah basa-basi, atau semacam akal bulus. Kekuasaan rakyat hanya terutlis dalam UUD. Dalam kehidupan sehari-hari rakyat, khususnya rakyat jelata, selalu menjadi  korban atau tumbal kekuasaan para ‘wakil’ mereka, baik yang di lembaga eksekutif maupun di lembaga-lembaga trias politika lainnya. Kasus Buyat yang sedang hangat adalah ‘lukisan timbul’ nasib rakyat yang selalu lemah dan diabaikan para pemimpin mereka. Mengapa bisa demikian? Salah satu asumsi menyebutkan bahwa hal itu terjadi karena yang tampil ke puncak kekuasaan adalah orang-orang Jawa.

Menurut WS Rendra, dalam pidato kebudayaan berjudul Megat Ruh (memutus ruh) yang disampaikan di TIM tanggal 10 November 1997), para penguasa Jawa tidak adil, dan dalam budaya Jawa tidak ada demokrasi. Betapa tidak adilnya penguasa Jawa juga terkesan melalui tulisan Kompas Minggu (1 Agustus 2004) tentang para abdi dalem keraton Yogyakarta dan Surakarta yang digaji secara tidak rasional. Rakyat dipaksa ‘menegakkan benang basah’ untuk menunjang kelangsungan kekuasaan para titisan dewa.

Dalam konteks agama
Kita sering mendengar para penceramah dan penulis mengutip kata-kata Khalifah Ali yang berbunyi: unzhur ma qala wa la tanzhur man qala (perhatikan isi perkataan; jangan perhatikan siapa yang mengatakannya). Al-Qurãn, surat Al-Isra ayat 35-35 juga menegaskan:

“Sempurnakanlah timbangan ketika kalian menimbang; yakni timbanglah (sesuatu) dengan pertimbangan (standar) yang ‘lurus’ (tidak miring; berat sebelah). Itulah praktik (kehidupan) yang terbaik dan indah. Tegasnya, janganlah kamu berpendirian dengan (landasan) sesuatu yang tidak kamu ketahui secara ilmiah. Karena pendengaran (sarana penanggapan), penglihatan (sarana observasi), dan otak (sarana pemahaman)semua telah disediakan untuk mempertanggung jawabkan hal (pendirian) itu.”

Meskipun ada dalil-dalil demikian, para guru agama selalu mengajarkan bahwa agama hanyalah sistem kepercayaan, yang di dalamnya terkemas segala dogma. Salah satu yang hendak saya jadikan contoh di sini adalah ajaran mereka tentang doa.

Mereka sering mengutip surat Al-Mu’min ayat 60, yang artinya menurut Mahmud Yunus: “Berkata Tuhanmu: Mintalah kepadaKu, niscaya Aku perkenankan permintaanmu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong terhadap menyembahKu, nanti mereka akan masuk ke dalam neraka serta terhina.”
Tapi para kiai mengajarkan bahwa Allah menanggapi doa manusia dengan cara: a. mengabulkan secara langsung; b. menunda waktu pengabulannya; c. mengganti dengan yang lain, karena permintaan yang diajukan tidak cocok bagi si peminta; yang bila dikabulkan juga, pasti akan merugikan orang yang bersangkutan.
Sekarang mari kita hubungkan teori itu dengan doa istigatsah yang dilakukan berkali-kali di berbagai tempat di Indonesia, dengan tujuan meminta bantuan Allah untuk membebaskan bangsa ini dari segala krisisnya. Kita uji, misalnya, dengan pertanyaan berikut:

Dengan melihat bahwa doa istigatsah dilakukan berulang-ulang, berarti doa serupa yang dilakukan pertama kali tidak dikabulkan; dalam arti bahwa pengabulannya mungkin ditunda atau diganti dengan suatu pemberian yang lain. Tapi bila memang demikian,  kenapa para kiai masih juga memimpin doa istigatsah? Apakah mereka tidak yakin, atau lupa, terhadap teori yang mereka ajarkan sendiri?

Saya tidak bermaksud menganggap mereka bodoh. Tapi bisa jadi mereka keliru memahmi arti doa. Mungkin mereka memahaminya secara parsial,  sehingga menjadi lepas konteks.

Dalam konteks Islam, misalnya, ketika bicara tentang doa harus dipahami bahwa di sana ada peran Allah, Al-Qurãn, rasul, mu’min, juga peran situasi dan kondisi, yang seluruhnya berinteraksi secara sistematis. Doa adalah bagian dari sistem ini; dan otomatis “terkabulnya” doa juga tidak terlepas dari sistem ini. Bila kita hanya mau ambil gampangnya saja, dengan cara mencabut doa dari sistem tersebut, hasilnya adalah ibarat menggantang angin. Omong kosong. Satu segi, melepaskan doa dari sistem itu juga berarti menganggap Allah tidak tahu permasalahan, tidak punya aturan main, dan karena itu bisa didikte oleh manusia (yang sebenarnya tidak patuh terhadapnya).

Banyak dari apa yang disebut “ajaran agama” oleh para kiai dan guru kita memang hanya omong kosong. Misalnya tentang makhluk bernama jin. Para kiai mengaku bahwa mereka bisa memimpin jin. Ketika warga NU mengadakan pertemuan di Senayan, atau di mana pun, dikatakan bahwa para jin ikut jadi pengaman. Anehnya, para jin itu ‘lalai’ mengawal Matori Abdul Djalil, sehingga suatu hari  kepala beliau sempat terluka kena bacokan golok.

Lebih aneh lagi, rupanya tidak ada satu pun jin yang ditugaskan menuntun Gus Dur, sehingga yang selalu kita lihat menuntunnya adalah putrinya dan para pengawalnya saja.

Menristek di masa Gus Dur juga bahkan merestui pemanfaatan jin untuk tujuan ilmiah; sementara kita tidak melihat peran jin itu, misalnya dalam menemukan tukang pijat Gus Dur yang membawa kabur uang Bulog sebanyak 3.5 miliar rupiah.

2. Definisi Sikap Kritis

Semula naskah ini berjudul Mempertanyakan Pemikiran Kritis, tapi saya sulit menentukan definisi pemikiran kritis. Kesulitan pertama adalah pada definisi pemikiran itu sendiri. Apakah yang dimaksud pemikiran itu cara berpikir, proses berpikir, atau hasil berpikir?

Tapi, cara, proses, dan hasil sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Suatu cara (metode; prosedur) membutuhkan proses, suatu proses harus berjalan berdasar suatu cara, sehingga bisa membuahkan hasil yang diharapkan. Proses yang lepas dari cara tertentu adalah sebuah amukan, rangkaian tindakan dan perubahan yang hanya bisa dikatakan bersifat ngawur, atau malah merusak (destruktif).

Cara, proses, dan hasil berpikir kritis, menakala dikaitan dengan seseorang, jadilah sikap kritis. Permukaan dalamnya adalah cara dan proses berpikir. Permukaan luarnya adalah sesungging senyum manis atau sinis, sebuah pelototan tajam atau lirikan genit, serangkaian gerakan atau isyarat badan,  serentetan nasihat, pujian, caci-maki atau pidato, sebuah puisi, cerpen, novel, tulisan ilmiah, atau bahkan sebuah sinetron!

Dengan kata lain, sikap kritis sebenarnya merupakan ciri dari manusia-manusia dinamis dan kreatif. Ciri manusia bersemangat membangun!

Tapi apa yang sedang, akan atau sudah dibangun? Inilah masalahnya. Namun dari sini pula kita bisa melihat apa sebenarnya yang menghidupi sikap kritis itu.
Dalam kamus, sikap kritis digambarkan sebagai sesuautu yang ‘negatif’. Poerwadarminta, misalnya mendefinisikannya sebagai: ‘berusaha menemukan kesalahan atau kekeliruan’ (KUBI, 1976). Definisi ini tak berbeda dengan definisinya dalam bahasa Inggris, yaitu fault-finding (Oxford Learner’s Pocket Dictionary).

Mencari kesalahan atau kekeliruan biasanya dilakukan oleh para lawan atau pesaing dalam bidang kehidupan apa pun. Dengan demikian, mengkritisi atau mengkritik memang berarti mencela atau mengecam, yang bisa dipastikan bertujuan menjatuhkan atau merusak citra sasarannya. Jadi, tak perlu heran bila dalam hal ini para kritikus sering dianggap sebagai musuh.

Dikatakan pula oleh Poerwadarminta bahwa ‘idealisme dan sikap kritis adalah ciri orang muda’. Dengan demikian, terkesan bahwa yang menjadi sasaran kritik adalah para orang tua, yang tidak idealis. Tapi apakan setiap orang muda – taken for granted –  kritis, dan setiap orang tua pasti tidak idealis, sehingga karena itu menjadi tidak kritis? Rasanya tidak. Kehilangan atau ketumpulan daya kritis bangsa kita mencakup manusia tua, muda, dan mungkin juga anak-anak (terutama yang tak punya akses ke dunia pendidikan).

Idealisme sebagai ruh
Pada dasarnya, sikap kritis datang dari manusia yang mau berpikir, tapi bukan berpikir asal berpikir. Bila Poerwadarminta menyebut sikap idealisme dan sikap kritis sebagai ciri orang muda, saya ingin menegaskan bahwa sikap kritis tidak bisa dipisahkan dengan idealisme. Bahkan dapat dipastikan bahwa idealisme adalah ruh (spirit) dari sikap kritis.

Tapi dari mana pula datangnya idealisme? Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dasar dari idealisme adalah sebuah ide. Tapi ide yang mana pula? Ketika – berdasar satu idealisme – anda mengkritisi seseorang atau sesuatu, yakinkah anda bahwa anda tidak salah sasaran? Ketika seorang muslim – dengan idealisme Islamnya – mengkritisi kepercayaan orang beragama lain, apakah ia tidak salah alamat?

Kita punya wasiat dari nenek moyang: “Jangan mengukur orang lain dengan ukuran kita.” Bila itu yang kita lakukan, maka itu bukan sikap kritis tapi nyeleneh. Ganjil. Usil.
Di sini bisa kita lihat dimensi lain dari sikap kritis itu; yaitu bahwa sikap kritis tidak terpisahkan dari keharusan bertanggung-jawab dan mawas diri. Dalam konteks tanggung-jawab, sikap kritis muncul karena kita mungkin ingin menyelamatkan sebuah idealisme yang kita sepakati untuk dijalankan bersama. Ketika kita melihat ada orang yang menyimpang dari kesepakatan itu, kita pun mengkritiknya.  Tapi dalam kaitan dengan keharusan mawas diri, kita tidak bisa seenaknya melabrak orang lain yang tidak ikut dalam kesepakatan itu, kecuali bila apa yang dilakukannya memang mengancam eksistensi kita. Dengan kata lain, sikap kritis kita dalam hal ini menjelma menjadi semangat bertahan (defensive).

Sikap kritis memang tidak selalu identik dengan semangat menyerang (offensive), bahkan sebenarnya lebih bersemangat membangun. Namun, pada caranya, kritik sering terkesan sebagai serangan, misalnya bila dikemas secara keras atau kasar (severe/ fierce/ harsh criticism).

Istilah ‘kritik membangun’ akan sangat menarik bila dipahami dalam konteks pembangunan bangsa, karena yang akan menjadi tolok ukurnya adalah idealisme bangsa itu sendiri, yang – sebut saja – terkemas dalam Pancasila dan UUD 1945, yang kita sepakati untuk dijalankan bersama. Dalam hal ini, ‘kritik membangun’ bisa didefisnisikan sebagai kritik yang menyemangati proses pembangunan (penegakan) idealisme tersebut.

Bila demikian, apakah sikap kritis itu hanya boleh dimunculkan dalam lingkup intern? Jawabannya bisa “ya”, bila yang dikatakan intern itu tidak ada sangkut-paut denga yang lain. Tap itu hampir tidak mungkin. Apalagi bila diingat bahwa urusan intern pun sering mebutuhkan ‘sumbangan’ (input) dari luar. Yang jelas, ‘orang dalam’ adalah penanggung-jawab bagi urusan internnya. Karena itu, mereka pula yang harus lebih dulu kritis terhadap urusan intern sebelum menjadi sasaran kritik dari luar. Dalam lingkup sempit, perguruan tinggi,  misalnya, adalah lembaga pelestari dan pengembang ilmu. Dus, para dosen adalah ‘pengawal’ bagi kelestarian sikap obyektif ilmiah. Ketika mereka mengajar,  pada hakikatnya mereka sedang mewariskan kesadaran akan tanggung-jawab itu. Bila seorang dosen meledakkan sikap emosional kepada mahasiswa yang mengkritiknya secara ilmiah, maka dia adalah dosen kurang ajar (= kurang belajar), tak tahu diri.
Seharusnya ia belajar pada guru silat.

Seorang guru silat, dalam proses penurunan ilmunya kadang harus berbaku hantam dengan muridnya. Dalam (latihan) baku hantam itu muridnya memang sering kalah. Tapi setelah sang murid cukup berlatih, sementara sang guru sendiri sudah terserang penyakit degeneratif, yakni penyakit tua yang kata Nabi Muhammad tak ada obatnya, maka sangat wajar bila akhirnya ia bisa terpukul dan roboh. Menyadari hal itu, meski badan sakit, dan mungkin ada pula tulang yang retak, sang guru tidak marah. Ia justru menepuk bahu muridnya, sambil menyatakan rasa bangga karena telah menemukan pengganti.

Sebaliknya, dalam keadaan masih hijau, seorang mahasiswa kadang tampil terlalu percaya diri dalam bersikap kritis, sampai melupakan segala tatakrama, sehingga seorang dosen yang sabar pun kadang harus menjewernya.

Namun dalam hal itu, yakni dalam konteks bahwa sikap kritis tumbuh dari kesadaran (intern) untuk melestarikan sebuah idealisme, variasi bentuk dan gaya kritik, kadar  halus dan kasarnya sebuah kritik, tidak layak dipermasalahkan. Sebab, variasi gaya dan bentuk menunjukkan bervariasinya karakter manusia, yang mengkritik maupun yang dikritik. Pengkritik yang dengan gayanya ternyata salah sasaran orang, sehingga membuat orang yang terkena kritik marah, misalnya, tidak bisa disalahkan semata-mata karena gayanya. Yang harus dikritisi dari sang pengkritik itu hanyalah esensi kritiknya. Titik. Gayanya hanya dikatakan salah karena salah sasaran. Dari pengalaman salah sasaran itulah ia harus belajar untuk mengarahkan gayanya ke sasaran yang benar.

Sebaliknya, yang menjadi korban salah sasaran itu juga harus diingatkan untuk tidak marah atau keterusan marah, bila ternyata esensi kritik yang disampaikan adalah benar. Ini barangkali merupakan contoh yang indah dari sekelompok manusia yang sepakat untuk memperjuangkan tegaknya sebuah idealisme. Mereka berusaha membunuh subyektifisme, demi tegaknya cita-cita bersama. Di tengah mereka tidak mustahil terjadi pertengkaran, bahkan mungkin perkelahian yang membuat babak-belur. Tapi mereka akan lekas saling memaafkan dan berdamai setelah disadarkan bahwa perbedaan sikap mereka sebenarnya mempunyai tujuan yang sama. Perbedaan gaya tidak harus dijadikan pemicu pertengkaran tapi lebih baik dijadikan petunjuk untuk saling menempatkan diri pada proporsi masing-masing.

3. Pendidikan Sebagai Pembebas

Sikap kritis adalah kerja otak yang dipengaruhi sesuatu, yakni pengetahuan, alias ilmu, yang tentu datang lewat pendidikan.

Bicara pendidikan tidak harus selalu menyangkut lembaga (resmi) pendidikan. Tapi lembaga pendidikan jelas didirikan untuk menjamin pendidikan berjalan secara sistematik. Untuk apa? Untuk mewariskan nilai-nilai luhur kebudayaan kita. Tapi, dunia pendidikan kita sekarang begitu amburadul, sehingga mengesankan para pengelola pendidikan kita, mulai dari menteri sampai guru taman-kanak tidak mengenal nilai-nilai luhur itu. Benarkah mereka tak kenal? Atau nilai-nilai luhur kebudayaan kita itu hanya ada dalam mitos, sehingga tidak bisa dipaparkan, dirumuskan, dan diterapkan? Yang terlihat di dunia pendidikan sekarang adalah merebaknya sikap pragmatis dari para pendidik yang mengejar kebutuhan ekonomi, dan para anak didik mengejar ijazah, yang ujung-ujungnya juga terkait erat dengan urusan cari duit.

Pragmatisme dalam bentuknya yang lain juga muncul di kalangan umat Islam sedunia. Sistem pendidikan agama Islam yang lebih menekankan pada pengajaran ilmu fiqih (fiqh) adalah salah satu contohnya. Melalui pengajaran fiqih, para ulama mereduksi agama menjadi hanya sekumpulan ritus. Orang sudah merasa cukup Islam kalau dia sudah membaca syahadat, melakukan shalat, bayar zakat, dan berpuasa; dan merasa sempurna bila telah melaksanakan ibadah haji. Kecenderungan umat yang lebih mementingkan pergi haji daripada membantu saudara mereka yang miskin adalah hasil pendidikan model fiqih, yang membuat umat Islam menjadi manusia-manusia individualis.

Pendidikan pada dasarnya dilakukan dalam rangka membuat manusia hidup ilmiah, membentuk kehidupan (masyarakat) yang ilmiah. Dalam masyarakat ilmiah, pemimpin bagi setiap orang adalah ilmunya. Jelasnya, melalui pendidikan ilmu meresap ke dalam otak dan ‘hati nurani’, sehingga orang tidak bisa dipaksa membiarkan hati nuraninya menjadi tumbal kekuasaan atau otoritas manusia dalam bentuk apa pun. Mereka hanya mau patuh pada kekuasaan yang tidak bertentangan dengan hati nurani yang ilmiah itu.

Dengan kata lain, pendidikan pada hakikatnya adalah sebuah upaya untuk membebaskan manusia dari perbudakan dan penjajahan dalam arti seluas-luasnya. Dalam terminologi Al-Qurãn sebutannya adalah fakku raqabah (surat Al-Balad ayat 12-13). Ilmu fiqih yang lebih berciri doktrin dan dogma berperan besar dalam mematikan sikap kritis bangsa Indonesia.

Sejarah sebagai ilustrasi
Sejarah adalah ilmu yang harus dipelajari secara serius oleh setiap bangsa beradab. Salah satu fungsi sejarah menurut Al-Qurãn adalah sebagai ‘ibrah atau ilustrasi, yang mengajak manusia untuk dengan sadar melakukan ‘pengulangan sejarah’, yaitu sejarah para shalihin (orang-orang baik). Dengan demikian, mempelajari sejarah berarti mencari jati diri, mencari tokoh identifikasi, berusaha menemukan motivasi hidup yang jelas, tegas, dan bermakna.

Sayangnya, bangsa kita yang mayoritas beragama Islam, adalah bangsa yang kurang peduli pada sejarah. Ini menjadi salah satu isyarat (indikasi) bahwa mereka tidak akrab dengan kitab suci mereka yang begitu banyak memberikan pelajaran melalui pengungkapan data-data sejarah. Dalam istilah TH Sumartana (Catatan Pinggir Gunawan Muhammad jilid 1), kita adalah bangsa yang menderita amnesia sejarah; yaitu suatu penyakit budaya yang turut melemahkan sendi-sendi kehidupan kita, baik sebagai pribadi, kelompok maupun bangsa secara keseluruhan.

Penyakit ini bukan hanya menyebabkan kita cenderung membuat kesalahan yang sama seperti di masa lalu tapi juga sering menyebabkan kita kehilangan orientasi. … Kita kehilangan kesadaran sejarah, sebab kendali sejarah itu pun tidak lagi di tangan kita. Apa yang kita perbuat bergerak sendiri dalam pola yang amat lain dengan apa yang kita kehendaki. “Amnesia sejarah adalah sejenis penyakit yang membuat kita tidak siuman terhadap kesenjangan semacam itu.”

Catatan:
Tulisan ini pernah disampaikan sebagai kerangka materi pada Kuliah Umum Jurusan Sejarah FIS-UNJ tanggal 8 September 2000. (Dimuat di sini setelah melalui sedikit penyuntingan).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: