Islam: Rahmatan li-Indonesia (Bukan Hanya Aceh)

Di Aceh sekitar dua tahun lalu (2007) beredar isu bahwa syari’at Islam menghambat kemajuan. Sumber isunya adalah seorang ‘muslim’ yang disebut Tuan Kuntoro (TK), yang menjabat ketua rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Ironisnya, ia menyatakan hal itu di kantor redaksi harian The Jakarta Post, koran berbahasa Inggris yang diterbitkan grup Kompas, milik orang Katolik. Konon, Wakil Gubernur Aceh menyebut penyebar isu itu sebagai “kurang waras”.

Islam dan Barat

Anda setuju dengan sebutan “kurang waras” bagi TK?

Tepatnya tentu kurang pengetahuan tentang agama yang dianutnya. Mungkin dia, seperti kebanyakan kita, hanyalah seorang muslim keturunan, yang tidak pernah berusaha menambah ilmu agamanya. Seperti singkatan namanya, pengetahuannya tentang Islam mungkin baru setingkat anak-anak TK (Taman Kanak-kanak). Selain itu, juga seperti kebanyakan kita, dia adalah salah seorang dari mereka yang memandang ‘kemajuan’ dari sudut pandang orang Barat.

Lantas, secara obyektif, di manakah letak kebenaran atau kesalahan dari perkataan Tuan Kuntoro itu?

Kalau bicara obyektifitas, maka terlebih dahulu harus dipastikan di mana sudut pandang kita. Se-hingga dari situ bisa dijelaskan pula apa yang dimaksud dengan “kemajuan” itu sendiri. Dari sudut mana kita memandang kemajuan itu? Dari ajaran Islam itu sendiri, atau dari konsep-konsep lain? Bila yang digunakan konsep atau sudut pandang Barat, kemajuan itu tentu identik dengan segala keadaan di negara-negara Barat. Dengan demikian, kita akan membangun kota, misalnya, sesuai dengan contoh-contoh yang ada di Barat.

Apakah segala contoh yang ada di Barat itu berarti salah dalam sudut pandang Islam, dalam arti tidak ada benarnya sama sekali?

Nah! Untuk itu kita membutuh-kan dua hal; yaitu pengetahuan yang cukup tentang ajaran Islam, dan kejujuran dalam melakukan penilaian. Dalam masalah ini, kita tidak boleh menggunakan apriori (pengetahuan dan atau asumsi awal) sebagai ukuran. Jangan biarkan tumbuh anggapan bahwa Islam dan Barat itu dua hal yang sejak awal sudah dikotomis (terpisah dan sekaligus saling ber-lawanan). Begitu juga dengan kebuayaan-kebudayaan yang lain. Islam adalah agama yang sesuai fithrah; yaitu sifat dan kebu-tuhan dasar manusia (fithrah) yang baik (Ar-Rûm ayat 30). Rasulullah malah mengingatkan agar kita ‘memungut’ apa pun yang baik, di mana pun kita menemukannya, karena apa yang harus dipungut itu pada dasarnya merupakan ‘ceceran’ kekayaan Islam juga. Dengan kata lain,kita bisa memakai istilah “cocok” dan “tidak cocok”. Apa yang cocok di Barat, misalnya, bisa jadi ada yang cocok dengan ajaran Islam. Bila cocok, tentu kita boleh mengmbil, boleh meniru. Bila tidak, ya apa boleh buat, kita harus ber-tahan dengan keputusan untuk menerapkan ajaran Islam kan?

Bisa anda sebutkan apa yang cocok dan tidak cocok itu?

Di Barat itu, misalnya, mereka membangun kota yang rapi tata letak dan tata ruangnya, jalan-jalan yang resik, lalu lintas yang lancar, trotoar yang lebar, dan lain-lain yang serba bagus. Tapi, selain itu, mereka juga menye-diakan sarana-sarana hiburan yang membebaskan hal-hal yang bersifat zina dan berbagai bentuk maksiat (pembangkangan terha-dap Allah). Mereka menyediakan tempat-tempat perjudian, dan lain sebagainya. Apakah kita mau meniru semua, atau menolak semua?

Dengan kata lain, mereka melakukan dan menyediakan hal-hal yang cocok dan sekaligus juga tidak cocok dengan ajaran Islam?

Ya. Dan, bila kita menolak yang tidak cocok itu, sementara hal itu bisa mengundang masuknya investasi dan turis, bisa membuka peluang kerja, bagi yang muslimnya tanggung, tentu penolakan itu dianggap meng-hambat kemajuan!

Wah, benar juga tuh! Tapi, kalau saya tak salah, dengan bersikap konsisten menjalan-kan ajaran Islam, rasanya akan banyak sekali hal-hal yang harus ditolak, dan itu memang bisa berakibat pada terham-batnya kemajuan pembangunan. Sebab, seperti yang anda sebutkan, pembangunan itu kan membutuhkan dana, yang antara lain masuk melalui in-vestasi dan devisa. Bila tak ada atau kurang dana, pembangunan terhambat, atau malah ter-henti sama sekali. Selain itu, kalau terlalu banyak yang kita tolak, bisa-bisa kita akan diisolasi orang, akan diboikot!

Ha ha! Memang, benar sekali. Hal seperti itu memang bisa ter-jadi. Tapi, itulah risiko dari sebuah pilihan. Dan bila memang itu terjadi, apakah kita akan berbalik atau mundur? Lebih tegasnya, apakah kita akan menyesali diri karena menjadi orang Islam, akan menyalahkan ajaran Islam, dan lantas keluar dari Islam?

Wah! Pertanyaan sulit tuh!

Jangan instant minded

Tapi itu harus dijawab. Itu sebuah masalah yang terbentang di hadapan kita. Dan itu juga menegaskan bahwa menerapkan syari’at Islam itu tidak semudah menyuruh wanita berkerudung atau mencambuk orang mabuk. Itu masalah penegakan sebuah pandangan dan sikap hidup, yang tentunya bersifat menyeluruh dan tuntas! Dan, bila itu ditegakkan di sebuah daerah, segala dampaknya akan melebar sampai ke tingkat nasional.

Benar sekali. Dan karena itu-lah rupanya pihak-pihak non-Islam menjadi ketakutan dengan penerapan syari’ah itu.

Karena itu, sejak awal segalanya sudah harus dipersiapkan. Jangan tergesa-gesa, jangan instant minded alias mau serba dadakan.

Apakah itu bukan idealis? Bukan perfeksionis? Kalau menggunakan pertimbangan begitu, kapan bisa dimulai?

Bukan idealis, bukan perfeksionis. Saya cuma ingin mengingatkan bahwa penerapan ajaran Islam itu ada contohnya, ada polanya. Dengan kata lain, penerapan ajaran Islam itu adalah sebuah peristiwa sejarah. Tepatnya, sebuah pengulangan sejarah.

Maksud anda?

Islam itu datang karena dibawa oleh seorang tokoh. Rasulullah. Beliau yang membuat Islam itu jadi menyejarah. Dengan kata lain, beliau yang membuat Islam itu menjadi sebuah sunnah. Yaitu menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan yang pada akhirnya ditetapkan Allah menjadi uswatun hasanah. Yaitu menjadi model atau contoh terbaik.

Bila sunnah rasul itu adalah contoh terbaik, apakah itu ber-arti bahwa kita harus menirunya tanpa tawar menawar?

Nah! Itu pertanyaan bagus! Untuk mencoba menjawabnya, mari kita renungkan hal berikut ini. Seperti konsep-konsep lain, Islam juga mempunyai sisi prinsip dan sisi pragmatis. Jelasnya, Al-Qurãn sebagai teks utama, dan hadits sebagai teks pelengkap, juga memiliki dua sisi tersebut. Dalam sisi prinsip, tak ada tawar menawar. Tapi, dalam sisi pragmatis, tawar menawar itu bisa dilakukan. Sebut saja kasus yang populer, misalnya perintah menutup aurat. Ini prinsip. Pragmatisnya (= praktiknya), apakah kita mau menggunakan busana gaya Arab atau tidak, itu terserah kita!

Baik. Saya mengerti. Bagi wanita, misalnya, boleh pakai busana versi Arab, boleh juga pakai versi lain. Prinsipnya, aurat harus tertutup. Begitu?

Ya! Tapi, dalam hal penerapan syari’ah Islam pada sebuah wilayah, katakanlah seperti di Aceh itu, bagaimana membedakan sisi prinsip dan pragmatisnya?

Saya membaca tulisan Sayidiman Suryohadiprojo dalam harian Seputar Indonesia, 14 Sep-tember 2007. Judulnya Prinsip versus Pragmatis. Intinya, tulisan itu membahas tentang kepemimpinan dan manajemen. Katanya, “…kepemimpinan dan manajemen sangat dipengaruhi sikap yang tepat menghadapi prinsip di satu pihak dan pragmatisme di pihak lain. Berpegang pada prinsip berarti mendasarkan segala keputusan pada ketentuan-ketentuan pokok yang telah ditetapkan atau disepakati. Adapun bersikap pragmatis adalah mengambil keputusan yang merupakan perwujudan prinsip sesuai dengan situasi dan kondisi yang tersedia.”

Wah! Itu menarik! Dan tampaknya cocok dengan masalah yang kita bicarakan sekarang. Maksud saya, bila pemda Aceh pandai memilah mana yang prinsip dan mana yang prag-matis, maka penegakan syari’ah Islam di sana tentu bisa berjalan lancar.

Benar. Tapi ingat! Anda jangan lantas melonjak karena berpikir bahwa pragmatisme itu membuka banyak peluang kompromi. Misalnya, karena kita butuh uang untuk dana pembangunan, maka lantas saja kita bisa menerima uang dari sumber mana pun, tanpa menimbang berbagai kemungkinan buruk yang nanti terjadi.

Jadi, maksud anda, pragmatis itu tidak sama dengan kompromistis?

Sama sekali tidak! Pragmatis tidak berarti kompromis. Dan, lebih-lebih lagi, pragmatis bukan berarti menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan (the end justifies the means).

Pragmatis bukan kompromis, dan bukan menghalalkan segala cara? Wah, sulit juga saya memahaminya.

Supaya tidak sulit, sebaiknya kita kembali mengingat bahwa penegakan syari’ah Islam itu, bagaimana pun, tetap harus berpedoman pada keteladanan Rasulullah. Ini berarti bahwa kita harus mengetahui dan memahami sejarah perjuangan da’wah Rasulullah sendiri.

Apakah sejarah Rasulullah bisa dipilah ke dalam sisi prinsip dan pragmatis itu secara jelas?

Ya, tentu. Penurunan atau pengajaran Al-Qurãn itu sendiri, misalnya, jelas membuktikan hal itu. Anda tentu tahu bahwa teks Al-Qurãn yang kita jumpai seka-rang itu, dari segi susunannya, sama sekali berbeda dengan susunan ketika pertama kali diturunkan. Menurut ulama pada umumnya, penurunan Al-Qurãn itu dimulai dengan surat Al-‘Alaq, disusul dengan Al-Qalam, Al-Muzzammil, Al-Muddatstsir, Al-Fatihah, dan seterusnya. Tapi yang kita dapati sekarang, teks Al-Qurãn itu tersusun mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali ‘Im-ran, An-Nisa, Al-Ma’idah, dan seterusnya. Ya, ya! Lalu, kenapa jadi be-gitu? Kenapa antara cara pe-nurunan dan cara pembukuannya menjadi berbeda? Itulah masalah prinsip dan pragmatis tadi! Cara penurunannya, seperti yang tersebut tadi, mewakili sisi pragmatisnya. Yaitu ia diturunkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu, sesuai dengan masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan praktis Rasulullah pada saat itu. Bahkan juga sesuai dengan suasana kejiwaan beliau.

O, ya? Dari mana anda mengetahui hal itu?

Tentu dari isi surat-surat yang saya sebutkan tadi, ditambah dengan informasi yang bisa kita baca dalam buku-buku sejarah, bahkan mungkin bisa juga kita temukan dalam cerita-cerita as-bãbu-nuzûl (sebab-sebab penu-runan) yang benar, bila ada.

Bila cara penurunannya mewakili sisi pragmatis, berarti cara pembukuannya mewakili sisi prinsip?

Ya.

Tapi, bukankah pembukuan Al-Qurãn itu dilakukan pada masa khalifah Utsman? Maksud saya, bila pembukuannya dilakukan di masa tersebut, bukankah itu juga dilakukan karena kebutuhan pragmatis, yaitu kebutuhan umat Islam pasca wafatnya Rasulullah?

Ya, dan juga bukan! Memang benar bahwa pembukuannya dilakukan di masa Utsman, tapi bentuk susunannya seperti yang kita dapati sekarang, itu sudah diajarkan oleh Rasulullah sendiri, tentu berdasar wahyu. Tapi pada waktu itu belum ada susunan dalam bentuk buku. Jadi, Utsman dengan timnya boleh dikatakan hanya melakukan pembundelan dari catatan-catatan yang ada, dengan nama-nama dan nomor-nomor surat yang sudah tercatat. Pembundelan itulah yang bersifat pragmatis. Tapi susunannya, nama-nama dan nomor urutnya, itu mewakili sisi prinsip.

Apa alasannya sehingga susunan yang ada sekarang itu dikatakan mewakili sisi prinsip?

Alasannya, karena susunan yang ada sekarang itu disusun berdasar keharusan, yang tentu tidak boleh ditawar.

Tapi, apakah keharusan itu bukan sebuah pemaksaan?

Boleh lah dikatakan pemaksaan. Tapi bila yang ‘memaksa’ itu adalah Allah, kita mau bilang apa?

Jadi, hanya bisa pasrah, begitu?

Tidak juga. Saya melihat segala keharusan dari Allah itu, bila kita teliti, sebenarnya selalu bisa ditemukan kebenaran ilmiahnya. Bila kita memahami Al-Qurãn sebagai pedoman hidup, misalnya, maka jelas pembukuannya memang harus seperti dalam susunan yang sekarang. Yaitu harus dimulai dengan Al-Fatihah, disusul dengan surat-surat lain, dan ditutup dengan surat An-Nas(u). Dengan kata lain, Al-Qurãn sebagai sebuah ‘buku’ susunannya harus baku begitu, walau ia diturunkan dengan cara yang berbeda. Maksud saya, susunan yang ada sekarang itu memang mewakili susunan sebuah naskah ilmiah; karena di situ ada pendahuluan, yaitu surat Al-Fãtihah (ummul-kitãb); ada uraian (surat-surat panjang), dan ada kesimpulan (surat-surat pendek).

O, begitu! Baiklah, saya mengerti. Selanjutnya, dalam konteks da’wah Rasulullah secara keseluruhan, bisakah kita mengatakan bahwa segala yang dilakukan Rasulullah dalam berda’wah itu adalah perwujudan dari yang anda sebut sisi pragmatis itu?

Ya, benar sekali.

Tapi, bila itu sisi pragmatis, berarti tidak boleh dibakukan dong? Berarti juga tidak bisa ditiru secara pas. Atau, dengan kata lain, tidak bisa menjadi teladan atau pola seperti yang anda katakan tadi.

Dicontek secara kaku memang tidak bisa. Tapi, jangan lupa dalam seluruh tindakan pragmatis Rasulullah itu kita juga masih bisa menemukan ‘benang merah’ yang menandai bahwa pragmatisme beliau itu tidak meleset dari prinsipnya.

O, ya? Bisa anda jelaskan apa prinsipnya?

Dalam konteks da’wah Rasulullah di Makkah, yang sekarang biasa kita sebut sebagai sejarah Islam periode Makkah, kita bisa menemukan sedikitnya tiga tindakan prinsip yang dilakukan Rasulullah.

Apa gerangan ketiganya itu?

Bila kita tilik surat Al-Muzzammil, kita temukan bahwa Allah menyuruh rasulNya untuk membentuk tiga thã’ifah atau tiga kelompok, yang semuanya nanti terbukti muncul sebagai soko guru (tiang utama) da’wah. Thã’ifah pertama, dan terpenting, adalah kelompok orang-orang yang dipimpin Rasulullah untuk mendalami Al-Qurãn secara khusus, yang dalam surat Al-Muzzamil gambarannya tersirat melalui ayat rattilil-qurãna tartîlan (kajilah Al-Qurãn dengan sebaik-baiknya, seteritb-tertibnya), dan aqimû shalãta (tegakkan shalat). Di sini kita melihat kaitan ngaji dengan shalat dalam hubungan dengan dua hal. Pertama, secara teknis, ngaji itu adalah persiapan untuk shalat, dan shalat itu dilakukan sebagai kelanjutan dari ngaji. Artinya, secara sederhana, ayat-ayat yang sudah dikuasai melalui proses ngaji selanjutnya dibawa ke dalam shalat, dijadikan bacaan shalat. Kedua, proses “ngaji-shalat dan ngaji-shalat” itu pada akhirnya akan membentuk pribadi-pribadi yang menguasai Al-Qurãn. Merekalah yang selanjutnya muncul menjadi para pengajar Al-Qurãn yang mendampingi Rasulullah sebagai kader-kader da’wah. Kalau dalam bahasa sekarang, mereka itulah yang menjadi para pelaku sosialisasi program, undang-undang, peraturan, dan sebagainya!

Menarik sekali. Dan memang itu masuk akal serta taktis pula kan?

Ya. Itu sebuah taktik yang terbukti jitu. Karena itu, jauh-jauh hari sebelum hijrah, Rasulullah sudah bisa mengutus sejumlah kadernya untuk berda’wah di Yatsrib; sehingga ketika beliau berhijrah ke sana, tak ada seorang pun penduduk Ytasrib yang belum mengenal atau mendengar Islam.

Karena itulah kedatangan beliau di Yatsrib disambut dengan gembira?

Ya.Disambut dengan gembira oleh mereka yang menantikan, yang membutuhkan Rasulullah dengan Al-Qurãnnya sebagai solusi masalah mereka. Tapi, jangan lupa, di sana juga ada banyak orang Arab yang menyambut dengan kesal, yaitu mereka yang kemudian muncul sebagai kaum munafik. Selain itu, di sana juga ada suku-suku Yahudi, yang tetap menganggap Rasulullah sebagai musuh.

Tapi, itu semua wajar saja kan?

Ya. Dengan begitu, menjadi wajar juga kalau di Aceh pun syari’ah Islam tidak disambut dengan tangan terbuka oleh semua orang!

Benar! Bahkan yang saya dengar, orang-orang GAM juga tidak seluruhnya menyambut! Apalagi ada kesan bahwa penegakan syari’ah Islam itu hanyalah ‘trik’ dari pemerintah NKRI saja, supaya nafsu mereka untuk keluar dari NKRI bisa diredam.

Memang! Hal itu kan diakui Kamaruzzaman, dalam wawancaranya dengan Jakarta Post.

Saya juga mendengar bahwa sebagian orang GAM bahkan tidak shalat. Wajar kalau mereka juga menolak syari’ah Islam. Bagi mereka, bukan Islam yang membuat mereka ingin memisahkan diri dari NKRI, tapi karena semata-mata ingin merdeka saja!

Ya, ya, mungkin. Saya tidak tahu persis soal itu.

Sekarang, kembali ke sejarah Rasulullah.

Baik.

Jadi, dari uraian anda, Rasulullah itu membentuk tiga tiga kelompok. Kelompok pertama terdiri dari Rasulullah dan orang-orang tertentu yang dibentuk beliau menjadi kader-kader da’wah, begitu?

Ya!  Dan, berdasar itu, saya ingin bertanya kepada mereka yang hendak menegakkan syari’ah Islam, misalnya di Aceh; apakah mereka sudah membentuk kader-kader itu?

Tunggu dulu! Anda mau bertanya kepada siapa? Kepada GAM, pemerintah NKRI, atau kepada masyarakat Aceh?

Ha ha! Anda membuat saya geli. Amat sangat geli! Tapi, demi Allah, batin saya sebenarnya menangis.

O, ya? Kenapa?

Kalau kita baca kata-kata Kamaruzzaman dalam Jakarta Post, dia mengatakan, “Setahu saya, penerapan syari’ah diperkenalkan selama masa pemerintahan darurat militer (tahun 1990an). Dan kami (GAM) sebenarnya tidak mendukung gagasan itu.” (To my knowledge, sharia implementation was introduced during the military emergency administration (of the 1990s). And we (GAM) were not in support of the idea, actually).

Apa kesimpulan anda atas pengakuan mantan pejabat se-nior GAM itu?

Kesimpulannya, bila dia mewakili GAM, saya tidak bisa mengajukan pertanyaan saya itu kepada GAM.

Lantas, anda akan bertanya kepada siapa?

Mungkin kepada pemerintah NKRI. Tapi, mengingat bahwa mereka tidak berminat pada syari’ah Islam, saya sudah tahu apa jawaban mereka. Syari’ah Islam ditawarkan kepada Aceh hanya sebagai alat politik. Yaitu menghentikan pemberontakan mereka. Jelasnya, kalau mereka mau berhenti berontak, peluang penegakan syari’ah diberikan sebagai hadiah.

Dan, ketika ternyata GAM sendiri akhirnya menerima hadiah itu, apa komentar anda?

Apa lagi? Orang-orang GAM itu kan orang-orang politik juga! Mereka harus menerima hadiah itu sebagai langkah politik!

Waah, gila benar dunia politik ya?

Ha ha!

Tapi, faktanya, sekarang syari’ah Islam sudah disepakati untuk diterapkan. Menurut anda siapa pendukung utamanya?

Nah! Itulah yang tadi saya maksud membuat batin saya menangis. Kalau anda tanya “siapa”, pastilah ada orang-orang yang mendukung penegakan sya’riah Islam dengan gembira. Mereka pastilah para orang hanîf. Orang-orang yang tulus memandang Islam sebagai solusi bagi permasalahan hidup manusia. Di antara mereka, tentulah ada sejumlah ulama, orang-orang pemerintahan, dan rakyat jelata. Tapi, mereka bukan mendukung dengan kekuatan. Hanya dengan harapan! Dan seandainya harapan itu bisa dianggap kekuatan, maka kekuatan mereka itu hanya bersifat moral. Jadi, bukan mereka yang menjadi pendukung real dari penegakan syari’ah Islam di Aceh.

Lalu, siapa? Atau, apa?

Status quo!

Apa yang anda maksud status quo?

Keadaan masyarakat Aceh, yang sudah ada jauh sejak sebelum masa pemerintahan NKRI, sebelum ada GAM, dan bahkan sebelum masa penjajahan Belanda! Status quo itu adalah kenyataan orang Aceh yang tidak bisa dibantah oleh siapa pun; yaitu bahwa mayoritas mereka beragama Islam. Dan kenyataan itu dikukukan pula dengan klaim bahwa Aceh adalah Serambi Makkah?

Jitu! Jadi, itulah yang mendukung penegakan syari’ah Islam di Aceh?

Ya. De facto (secara fakta), itulah pendukungnya. De jure (secara hukum), kenyataan itu dikuatkan oleh pengesahan dari pemerintah NKRI.

Kalau begitu, pendukungnya cukup kuat doong?

Kelihatannya begitu. Tapi, kaum muslim yang hanif, harap jangan gembira dulu!

Kenapa?

Saya melihat keadaan di sana itu sebenarnya sangat rawan. Sangat memprihatinkan. Di sana ada bayang-bayang kehancuran Islam di masa datang.

O, ya? Anda jangan nakut-nakutin doong!

Tidak. Saya tidak nakut-nakutin. Lagi pula, kenapa harus takut kalau yang ditakuti itu belum tentu terjadi? Saya hanya ingin mengingatkan umat Islam yang hanif agar selalu waspada terhadap segala rekayasa untuk menghancurkan Islam. Salah satunya bisa dilakukan melalui Aceh.

Wah, tampaknya anda bicara politik tingkat tinggi nih?

Ha ha! Tidak. Memangnya saya siapa? Ini hanya kekhawatiran dari seorang muslim yang cinta agama dan bangsanya.

Jelasnya, siapa yang anda lihat melakukan rekayasa itu? Pemerintah NKRI atau GAM?

Saya tidak melihat pemerintah NKRI atau GAM sebagai para aktor atau otaknya. Bisa-bisa, mereka malah cuma jadi pion-pion. Kecuali bila mereka memang hendak menghancurkan bangsa ini, bangsa mereka sendiri.

Maksud anda?

Bung! Jangan lupa! Menghancurkan Islam di Indonesia adalah sama dengan menghancurkan bangsa Indonesia itu sendiri.

Saya tidak mengerti maksud anda.

Coba anda ingat! Wilayah Indonesia begitu luas. Bangsa Indonesia begitu besar. Wilayah yang sangat luas itu terdiri dari ribuan pulau yang terpencar-pencar. Bangsa yang besar itu terdiri dari begitu banyak suku-suku bangsa. Anda pikir, faktor apa yang paling menentukan dalam persatuan bangsa kita? Islam!

Islam? Bukankah di situ ada faktor-faktor bahasa, rasa senasib sepenanggungan, dan lain-lain?

Saya tidak menafikan yang anda sebutkan itu. Tapi, coba anda simak kutipan berikut ini:

“… Islam telah membawa masyarakat Nusantara memasuki era modernisasi. Akan tetapi, yang paling penting adalah penanaman benih-benih integrasi di kalangan sebagian besar suku-suku di Nusantara. Setelah Islam tersebar di Nusantara, mulailah berlangsung pembauran antarsuku yang belum pernah terjadi pada zaman Hindu-Buddha. Seseorang dari suatu daerah tertentu dapat menjadi “orang penting” di daerah lain. Fadhilah Khan (Fatahillah) dari Pasai menjadi panglima tentara Demak. Ki Geding Suro dari Demak mendirikan Kesultanan Palembang. Syekh Yusuf dari Makasar menjadi mufti kesultanan Banten. Beberapa sultan Aceh adalah orang-orang suku Bugis. Masih banyak lagi contoh yang lain. Jauh sebelum munculnya paham nasionalisme, jiwa dan semangat “satu bangsa” sudah ditanamkan oleh Islam. Perhatikanlah nama ulama-ulama kita zaman dahulu: Syekh Ab-durrauf al-Jawi al-Fansuri (Pansur), Syekh Abdussamad al-Jawi al-Falimbani (Palembang), Syekh Nawawi al-Jawi al-Bantani (Banten), Syekh Arsyad al-Jawi al-Maqasari (Makasar), dan lain-lain. Semuanya mengaku “Jawi”, dari suku mana pun dia berasal. Berabad-abad sebelum nama “Indonesia” diciptakan ilmuwan George Samuel Windsor Earl dan James RiChardson Logan tahun 1850, kita menggunakan nama “bangsa Jawa”, sebab orang Arab sejak zaman purba menamai pulau ini Jaza’ir al-Jawa (Kepulauan Jawa).” [BERSAMBUNG]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: