Hukum, Politik, Dan Kekuasaan (Ringkasan Materi)

Materi di bawah ini, bila ada yang berminat memanfaatkannya sebagai bahan ceramah, kuliah, diskusi, dsb., dipersilakan. Tentu saja sebelum menyampaikan Anda harus medalami materinya dan memperkaya wawasannya. Monggo!

I. Hukum, Politik, Dan Kekuasaan

1. Hukum (apa pun) berjalan dalam mekanisme politik. Tanpa mekanisme politik, hukum menjadi lumpuh, atau seperti ikan tanpa air. Tapi, politik juga bisa menyebabkan hukum berjalan ke arah yang salah.

2. Politics: the art of government: the power of government. Politik tidak terpisahkan dari kekuasaan; sehingga politik yang seharusnya merupakan seni atau kiat untuk menyelenggarakan pemerintahan, dalam kenyataan sering muncul sebagai kekuasaan untuk memerintah. Karena politik tidak terpisahkan dari hukum; penyimpangan di atas berimbas pada hukum pula, sehingga hukum menjadi seperti identik dengan kekuasaan.

3. Power intoxicates men. When a man is intoxicated by alcohol, he can recover, but when intoxicated by power, he seldom recovers. Kekuasaan meracuni manusia. Bila manusia diracuni (mabuk) alkohol, dia bisa sembuh, tapi bila diracuni (mabuk) kekuasaan, jarang ada sembuh. (James F. Byrnes)

II. Hukum Dan Kemaslahatan Umum

Hukum selalu berkaitan dengan:

1. Kemaslahatan umum

2. Negara

3. Undang-Undang Dasar (UUD)

4. Hukum positif

5. Law enforcement

6. Power

Kemaslahatan umum

Dalam pengertian orang Indonesia, “kemaslahatan umum” itu adalah “ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan bersama”. Dalam UUD 1945, kemaslahatan umum itu dirumuskan dalam sila kelima dari Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Negara

Negara pada hakikatnya adalah sebuah organisasi. Sebuah organisasi dibentuk agar dapat dilakukan pembagian tugas untuk mencapai satu tujuan, misalnya seperti tersebut di atas (kemaslahatan umum). Pembagian tugas tersebut dituangkan dalam sebuah rumusan yang disebut undang-undang dasar (UUD) atau konstitusi (constitution). Dalam hal pembuatan konstitusi, Amerika Serikat dengan Constitution 1787-nya dianggap sebagai pelopor. (Padahal para peneliti juga mengatakan bahwa Piagam Madinah yang disusun Rasulullah pada abad ke-7 adalah konstitusi pertama!).

UUD

UUD menggambarkan hal-ihwal negara secara ringkas, dalam bab-bab yang terbagai ke dalam pasal-pasal. UUD 1945 (yang belum diamandemen) misalnya, terbagai ke dalam 16 bab, yaitu:

Bab I: Bentuk dan Kedaulatan

Bab II: Majelis Permusyawaratan Rakyat

Bab III: Kekuasaan Pemerintahan Negara

Bab IV: Dewan Pertimbangan Agung

Bab V: Kementrian Negara

Bab VI: Pemerintahan Daerah

Bab VII: Dewan Perwakilan Rakyat

Bab VIII: Hal Keuangan

Bab IX: Kekuasaan Kehakiman

Bab X: Warga Negara

Bab XI: Agama

Bab XII: Pertahanan Negara

Bab XIII: Pendidikan

Bab XIV: Kesejahteraan Sosial

Bab XV: Bendera dan Bahasa

Bab XVI: Perubahan Undang-Undang Dasar

Hukum positif

Hukumpositif (Dalam bahasa Latin: ius constitutum) adalah hukum yang berlaku di suatu negara pada suatu saat, tentu berdasar kesepakatan (meski ‘kesepakatan’ itu juga kadang merupakan hasil pemaksaan dari penguasa!)

Law enforcement

Law enforcement adalah ‘pemaksaan’ penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, dibantu oleh segenap aparatnya. Contoh ekstrem dari law enforcement adalah eksekusi dari sebuah keputusan pengadilan, misalanya dalam sebuah sengketa tanah, rumah, dan sebagainya. Contoh yang lebih ekstrem lagi: penggusuran.

Power

Demokrasi dan totaliter

Sejak zaman renaissance (kebangkitan kembali) di Eropa, yaitu zaman peralihan dari abad pertengahan ke abad modern (antara abad 14 dan 16), bangsa-bangsa Barat, mulai dari Italia terus ke Prancis, Spanyol, Jerman, Nederland, Inggris, dan lain-lain, mengembangkan kesadaran bahwa men are created free and equal (manusia diciptakan dalam keadaan bebas dan sederajat). Karena itu, setiap manusia mempunyai kekuasaan dan kemampuan (power) untuk menjalankan hidup masing-masing. Itu yang terpikir. Tapi yang terlihat adalah manusia selalu hidup bersama-sama dengan manusia-manusia lain. Jadi, dalam pemikiran mereka, di satu segi masing-masing manusia sama-sama memiliki power, di segi lain manusia selalu ingin hidup bersama. Dua hal ini, bila tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan kekacauan. Karena itu ada yang berpikir untuk menciptakan balance of power (keseimbangan kekuasaan). Konon, inilah cikal-bakal lahirnya sistem pemerintahan demokrasi.

Ada pula yang berpikir untuk menyerahkan kekuasaan kepada jabatan tertentu, misalnya raja atau pemimpin partai. Kekuasaan seperti ini disebut totaliter (totalitair). Negara-negara fascist (kekuasaan terpusat) seperti Italia di masa Mussolini, Jerman di masa Hitler, pemerintahan Komunis di Uni Soviet, dan lain sebagainya, adalah contoh negara-negara totaliter.

Montesquieu

Montesquieu (baca: Montesqwi atau Montesqi) yang hidup antara tahun 1689-1755) adalah perumus keseimbangan kekuasaan yang sangat berpengaruh. Dalam bukunya, L’esprit des lois (ruh hukum/undang-undang) yang terbit tahun 1748, ia meru-muskan trias politica (tiga wilayah kekuasaan), dengan prinsip checks and balances. Yang dimaksud dengan trias politica adalah:

1. Legislative power – kekuasaan pembuat undang-undang

2. Exeucutive power – kekuasaan penyelenggara pemerintahan

3. Judicial power – kekuasaan peradilan

Amerika Serikat adalah pelaksana pertama konsep Montesquieu. Sementara Inggris menjelmakannya menjadi:

1. The Lords Spirituals (Bishops in the House of Lords – para ahli spiritual (ahli agama, yaitu para uskup di House of Lords)

2. The Lords Temporal (other lords) – para bangsawan kerajaan

3. The House of Commons – semacam DPR

Ketiga wilayah kekuasaan itu juga disebut dengan istilah the three estates. Baik di Inggris maupun AS, pada ketiganya kemudian ditambahkan satu estate, yaitu The Press alias pers (lembaga pemberitaan/kewartawanan), dan disebut the fourth estate (kekuasaan keempat), yang dikonsepkan sebagai kekuatan pengontrol bersama dewan perwakilan rakyat.

III. Kekuasaan Cenderung Menyimpang

Power tends to corrupt · Power intoxicates men. When a man is intoxicated by alcohol, he can recover, but when intoxicated by power, he seldom recovers. Kekuasaan meracuni manusia. Bila manusia diracuni (mabuk) alkohol, dia bisa sembuh, tapi bila diracuni (mabuk) kekuasaan, jarang ada yang sembuh. (James F. Byrnes).

Pertanyannya di sini adalah: bagaimana caranya supaya kekuasaan tidak menyimpang? Sistem apa yang bisa membuat kekuasaan berfungsi sebagaimana mestinya?

Wednesday, May 30, 2007

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 961 other followers

%d bloggers like this: